Washington – Pemerintahan Trump akan mengakhiri Status Perlindungan Sementara (Temporary Protected Status/TPS) bagi lebih besar dari 4.000 warga negara Myanmar pada Amerika Serikat mulai 24 Januari, dengan alasan membaiknya situasi dalam negara tersebut.
“Melalui pemberitahuan ini, Departemen Keselamatan Dalam Negeri (DHS) menyatakan bahwa Menteri Ketenteraman Dalam Negeri mengakhiri penetapan Burma (Myanmar) sebagai penerima Status Perlindungan Sementera. Penetapan bagi Burma dijadwalkan berakhir pada 25 November 2025,” bunyi pengumuman DHS yang mana dijadwalkan terbit pada Selasa.
Menteri DHS, Kristi Noem, menetapkan bahwa Burma tidak ada lagi memenuhi prasyarat untuk memperoleh penetapan TPS, sambung pernyataan tersebut.
Setelah 24 Januari, warga Myanmar yang digunakan sebelumnya telah terjadi menerima TPS akan kehilangan status tersebut.
Dalam pemberitahuan yang dimaksud disebutkan bahwa terdapat 3.969 warga Myanmar yang tersebut sudah mendapatkan khasiat TPS dan juga 236 pemohon yang digunakan masih mengantisipasi keputusan.
DHS menyimpulkan bahwa penghentian penetapan TPS bagi Myanmar diperlukan, lantaran mengizinkan keberadaan warga Myanmar secara sementara di Amerika Serikat dianggap tiada sesuai dengan kepentingan nasional.
Sejak dimulainya pemerintahan Trump periode kedua, Amerika Serikat secara konsistensi mencabut status pengamanan sementara dari beberapa orang negara.
Penghentian mirip berlangsung pada Mei, pada waktu DHS mengumumkan penghentian TPS bagi hampir 12.000 warga wilayah Afghanistan dengan alasan situasi keamanan di negara Afghanistan sudah membaik. Kemudian pada akhir Juni, DHS juga memutuskan mencabut TPS bagi lebih banyak dari 260.000 warga Haiti.
Pada Juli, DHS kembali mencabut TPS untuk sekitar 4.000 imigran dari Nikaragua dan juga 72.000 warga negara Honduras. Lalu, pada September, pemerintah juga menghentikan TPS bagi lebih lanjut dari 6.000 warga Suriah.
