Istanbul – Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyerukan agar upaya “mendefinisikan ulang” gencatan senjata ke Wilayah Gaza dihentikan kemudian menjauhi negosiasi ulang berhadapan dengan ketentuan yang tersebut sudah pernah disetujui juga disahkan Dewan Keselamatan PBB.
“Kami tidaklah dapat menerima adanya redefinisi atau negosiasi ulang melawan apa yang telah lama kami sepakati juga juga apa yang mana telah terjadi ditetapkan di resolusi Dewan Keselamatan yang digunakan telah terjadi disahkan juga disambut oleh semua pihak,” kata Menteri Berkuasa Penuh dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Manal Radwan, di forum Doha Pertemuan 2025, Hari Sabtu (6/12).
“Karena itu, kita tidaklah mampu kembali mendefinisikan apa yang tersebut dimaksud dengan gencatan senjata, apa yang dimaksud dimaksud dengan perlucutan senjata, atau apa yang mana dimaksud dengan tahapan yang dimaksud dipimpin Palestina di pemerintahan Gaza,” sambungnya.
Radwan menegaskan bahwa mengubah prinsip-prinsip utama gencatan senjata berisiko menempatkan kawasan pada “jalur menyimpang” yang digunakan menghasilkan perhatian teralihkan pada detail taktis kemudian mengabaikan inti konflik.
“Kita tidaklah boleh terus menerus mendefinisikan ulang hal-hal ini hingga akhirnya kita tertahan pada sejumlah detail tentang apa, siapa, kapan kemudian kehilangan pandangan terhadap ilustrasi besar dan juga inti konflik,” ujarnya.
Radwan menekankan bahwa sebagian besar komunitas internasional setuju bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan.
“Jika itu demikian, maka pertanyaannya adalah apa yang mana akan dilaksanakan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan implementasinya,” ucap dia.
Lebih lanjut, Radwan memberi peringatan agar Daerah Gaza tak diperlakukan sebagai krisis yang berdiri sendiri dan juga menegaskan bahwa wilayah yang disebutkan merupakan bagian dari isu Palestina secara keseluruhan.
Ia menambahkan bahwa tidaklah ada mekanisme gencatan senjata atau bantuan kemanusiaan yang dapat berhasil jikalau tujuan urusan politik yang mana tambahan besar tak dijaga.
Dia juga menegaskan bahwa tanpa pemenuhan hak-hak Palestina, bukan akan ada keamanan bagi siapa pun, satu di antaranya bagi Israel, wilayah sekitarnya, lalu dunia secara keseluruhan.
Radwan turut menekankan bahwa jalan ke depan bergantung pada menjaga kerangka kerja yang telah lama disepakati, mengurangi inovasi definisi, kemudian menjamin implementasi tetap terkait dengan pembentukan negara Palestina.
“Jika kita tak menegaskan terpenuhinya keamanan serta aspirasi urusan politik rakyat Palestina, tiada akan ada rencana apa pun dalam globus yang mampu mengakibatkan kita melangkah maju, apalagi mengurangi spiral kekerasan berikutnya,” katanya.
Gencatan senjata Wilayah Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober, menghentikan peperangan dua tahun tanah Israel yang digunakan sudah pernah menewaskan lebih lanjut dari 70.000 penduduk yang mana sebagian besar perempuan lalu anak-anak, juga melukai hampir 171.000 lainnya sejak Oktober 2023.
Fase pertama kesepakatan mencakup pembebasan sandera negara Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana itu juga mencakup rekonstruksi Kawasan Gaza dan juga pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa melibatkan Hamas.
