Istanbul – Mesir mengajukan permohonan penempatan pasukan stabilisasi internasional “secepatnya” ke sepanjang apa yang dimaksud disebut sebagai “garis kuning” dalam Jalur Kawasan Gaza untuk memverifikasi kesepakatan gencatan senjata antara negeri Israel kemudian Hamas.
Seruan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, Hari Sabtu (6/12), ke berada dalam keadaan saat negara Israel masih menduduki lebih banyak dari 50 persen wilayah Wilayah Gaza walaupun ada perjanjian gencatan senjata. Garis warna kekuningan memisahkan zona penempatan militer negeri Israel dari area yang tersebut boleh dilalui warga Palestina.
Berbicara pada sebuah pertemuan pada Doha Pertemuan 2025, Abdelatty menegaskan perlunya pemantau internasional sebab “satu pihak, yaitu Israel, setiap hari melanggar gencatan senjata dan juga mengeklaim pihak lain yang mana melakukan pelanggaran.”
Ia menyatakan Mesir memacu mandat penjaga perdamaian yang bersifat melindungi perdamaian, bukanlah memaksakan perdamaian, dengan menekankan pentingnya menstabilkan gencatan senjata sebelum melangkah lebih lanjut jauh.
“Sekarang kita harus mengonsolidasikan gencatan senjata untuk segera menggerakkan ke fase kedua rencana perdamaian Trump,” ujarnya.
Diplomat senior itu juga menegaskan bahwa rakyat Palestina “harus mengatur urusan dia sendiri.”
Ia menyampaikan Jalur Daerah Gaza dan juga Tepi Barat sebagai “bagian integral” dari negara Palestina merdeka hingga Otoritas Palestina mendapatkan kewenangan penuh dan juga dapat ditempatkan kembali dalam Jalur Gaza.
“Tidak ada solusi atau keamanan juga stabilitas yang berkelanjutan bagi negeri Israel maupun kawasan Timur Tengah tanpa negara Palestina. Selain itu, semua belaka akan berubah jadi solusi sementara,” katanya.
