Beijing – Kementerian Luar Negeri China menyampaikan nelayan Filipina melakukan manuver di Laut China Selatan yang tersebut menyebabkan terjadinya insiden terbaru di dalam perairan tersebut.
“Kapal-kapal penangkap ikan Filipina, meskipun China telah terjadi berulang kali menjaga dari dan juga memperingatkan, dengan sengaja berlabuh dalam laguna Xianbin Jiao juga berulang kali melakukan manuver berbahaya diantaranya mendadak berbelok dari jalur,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun di konferensi pers di Beijing, Senin.
Xianbin Jiao atau disebut Sabina Shoal oleh pihak lain adalah atol karang samudera yang mana terbentuk di berhadapan dengan sebuah gunung laut di bagian timur Kepulauan Spratly.
Lokasinya sekitar 72 mil laut di barat laut Pulau Palawan lalu 160 mil laut pada barat laut Pulau Kalimantan. Sabina Shoal membentang hampir sepanjang 23 kilometer.
Guo Jiakun mengumumkan Xianbin Jiao adalah bagian dari Nansha Qundao milik China. Nansha Qundao lazim disebut sebagai kepulauan Spratly.
“China mempunyai kedaulatan yang tak terbantahkan berhadapan dengan Nansha Qundao, yang mana meliputi Xianbin Jiao, serta perairan sekitarnya. Pada 12 Desember, Filipina telah dilakukan melakukan tindakan teratur-atur dan juga terencana untuk mengirim banyak besar kapal guna melakukan provokasi serta menciptakan hambatan ke perairan lepas Xianbin Jiao juga memasuki laguna Xianbin Jiao,” ungkap Guo Jiakun.
“Filipina harus segera menghentikan pelanggaran, provokasi, juga pencemaran nama baiknya, menghentikan aksi-aksi nekatnya pada laut, lalu menahan diri dari menantang tekad kuat China untuk melindungi kedaulatan, hak, lalu kepentingan kami,” kata Guo Jiakun.
Atas insiden tersebut, Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Thomas Pigott pada Hari Minggu (14/12) mengemukakan Negeri Paman Sam mengutuk tindakan China yang menyerang nelayan Filipina dengan meriam air lalu memotong tali jangkar merekan dalam dekat Sabina Shoal dalam Laut China Selatan.
Pigott mengutarakan tindakan agresif yang dimaksud membahayakan mata pencaharian nelayan Filipina.
“Kami mengupayakan sekutu Filipina kami di menghadapi tindakan provokatif China juga taktik yang dimaksud semakin berbahaya terhadap negara-negara tetangganya, yang digunakan merobohkan stabilitas regional,” kata Pigott di penjelasan tertulisnya ke laman Kementerian Luar Negeri AS.
“AS bukanlah pihak pada isu Laut Cina Selatan dan juga tidaklah berhak untuk terlibat campur di hambatan maritim antara pihak-pihak yang tersebut bersangkutan. Amerika Serikat harus berhenti memproduksi pernyataan yang tersebut memutarbalikkan fakta lalu provokatif, dan juga berhenti membantu serta memperkuat upaya Filipina untuk menciptakan hambatan dalam Laut Cina Selatan,” ungkap Guo Jiakun merespons pernyataan Pigott tersebut.
Sebelumnya penjaga pantai Filipina mengemukakan mengutarakan bahwa hampir dua lusin kapal penangkap ikan Filipina diserang kapal penjaga pantai China pada dekat karang bernama Sabina Shoal pada hari terakhir pekan (12/12).
Para nelayan Filipina itu mendapat semprotan bertekanan tinggi dari meriam air China serta kapal-kapal Tiongkok mencoba manuver penghalangan yang digunakan agresif.
Juru bicara penjaga pantai Filipina Jay Tarriela mengungkapkan tindakan “agresif” itu menyebabkan tiga nelayan Filipina mengalami cedera fisik salah satunya memar dan juga luka terbuka dan juga dua kapal nelayan Filipina mengalami kehancuran signifikan.
Penjaga pantai Filipina juga menyampaikan selama insiden, satu kapal China memotong tali jangkar beberapa kapal Filipina sehingga membahayakan awak kapal mereka. Penjaga pantai Filipina disebut berhasil membantu nelayan Filipina tersebut.
Penjaga Pantai Filipina pun menyerukan untuk Penjaga Pantai China untuk mematuhi standar perilaku yang tersebut diakui secara internasional, memprioritaskan pelestarian keberadaan di laut melebihi upaya penegakan hukum yang dimaksud membahayakan nyawa nelayan yang bukan bersalah.
China mengeklaim kedaulatan menghadapi pulau-pulau di Laut China Selatan kemudian yurisdiksi menghadapi perairan yang tersebut berbatasan dengan Laut China Selatan yang dimaksud meliputi Spratlys (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), Macclesfield Bank (Zhongsha).
Di pulau-pulau yang dimaksud juga terkandung minyak bumi maupun sebagai jalur perdagangan laut dan juga kaya akan ikan.
Untuk menyelesaikan sengketa ke Laut China Selatan, pada 2002, ASEAN kemudian China sudah ada melakukan penandatanganan DOC yang mana berisi komitmen untuk “meningkatkan keadaan yang menguntungkan bagi solusi damai kemudian berkelanjutan menghadapi perbedaan juga perselisihan ke antara negara-negara terkait.”
Namun, bertahun-tahun kemudian, negara-negara yang digunakan miliki klaim tumpang tindih dalam Laut China Selatan yaitu China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, juga Tanah Air belum mencapai solusi melawan sengketa tersebut.
Filipina pada 2013 kemudian mengajukan gugatan arbitrase terhadap China ke Mahkamah Arbitrase Permanen ke Den Haag, Belanda sehingga pada 2016, Mahkamah memutuskan bahwa Zona Perekonomian Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut (370 kilometer) berubah menjadi hak Filipina untuk memanfaatkan energi dan juga sumber daya lainnya, tapi kawasan itu beririsan dengan perairan yang tersebut diklaim China sebagai wilayahnya.
Putusan yang disebutkan juga menyatakan China telah terjadi melanggar hak-hak kedaulatan Filipina dan juga menyebabkan “kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang” dengan merancang pulau-pulau buatan, reklamasi pulau yang tersebut dilaksanakan China dalam perairan yang disebutkan dianggap mahkamah tak memberi hak apa pun terhadap pemerintah China.
Namun, China tak pernah menerima langkah Mahkamah Arbitrase yang dimaksud dengan menyatakan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional lantaran tidaklah menyertakan pandangan yang tersebut menyeluruh dari China kemudian juga melanggar DOC yang dimaksud telah disepakati sebelumnya.
