Tokyo – Amerika Serikat pada Rabu (17/12) mengutarakan telah lama menyetujui prospek pelanggan senjata dan juga peralatan terkait senilai lebih banyak dari 11 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp183,9 triliun) terhadap Taiwan, pada sedang meningkatnya tekanan militer China terhadap Taiwan.
Paket Negeri Paman Sam itu mencakup delapan sistem persenjataan, diantaranya Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (High Mobility Artillery Rocket Systems/HIMARS) lalu rudal antitank Javelin, menurut Defense Security Cooperation Agency (DSCA).
DCSA juga sudah memberi tahu Kongres Negeri Paman Sam mengenai rencana yang disebutkan setelahnya adanya langkah yang mana dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tersebut.
“Penjualan yang digunakan diusulkan ini akan meningkatkan kemampuan penerima untuk menghadapi ancaman pada waktu ini kemudian di dalam masa depan dengan meningkatkan kekuatan pertahanan diri pasukannya,” kata DSCA.
Badan Negeri Paman Sam itu turut menambahkan bahwa langkah ini tak akan mengubah keseimbangan militer dasar di dalam kawasan.
Rencana ini hampir dipastikan akan menyebabkan kemarahan China, yang tersebut memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan juga tak menangguhkan kemungkinan pemanfaatan kekuatan untuk mengakibatkan pulau itu pada bawah kendalinya.
Kementerian Perlindungan Taiwan mengutarakan total nilai jualan senjata yang mana diusulkan yang disebutkan sekitar 11,1 miliar dolar Negeri Paman Sam (Rp185,5 triliun).
Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu menyampaikan “rasa terima kasih yang digunakan tulus” menghadapi langkah Amerika Serikat.
Pengumuman pelanggan senjata ini merupakan yang dimaksud kedua sekaligus terbesar sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden Amerika Serikat pada Januari.
Selain 82 unit HIMARS lalu lebih besar dari 1.000 rudal Javelin, paket yang dimaksud juga mencakup 60 sistem howitzer swagerak beserta peralatan terkait dengan nilai lebih besar dari 4 miliar dolar Amerika Serikat (Rp66,9 triliun).
Adapun pengumuman Amerika Serikat ini disampaikan di mana Trump berupaya mempertahankan hubungan dengan Presiden China Xi Jinping demi kerja mirip ekonomi, dan juga pada ketika ia menyavoid pembahasan isu-isu sensitif pada hubungan AS-China seperti Taiwan.
Selain itu, pengumuman ini muncul dalam sedang sikap garis keras China terhadap Jepang, menyusul pernyataan Pertama Menteri Negeri Matahari Terbit Sanae Takaichi pada November yang digunakan mengatakan bahwa serangan terhadap Taiwan dapat berubah menjadi ancaman eksistensial bagi negaranya.
Takaichi juga mengatakan ancaman yang dimaksud dapat membenarkan respons dari pasukan Negeri Matahari Terbit untuk menjalankan hak pertahanan diri kolektif bersatu Amerika Serikat.
Pada 1979, Amerika Serikat mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing.
Namun, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan, Washington permanen berjanji menyimpan hubungan tiada resmi dengan Taipei lalu diperbolehkan membantu pulau yang dimaksud mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang dimaksud memadai.
