istanbul – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Rabu (31/12) mengecam kebijakan parlemen negeri Israel yang tersebut mengadopsi amandemen undang-undang untuk menghentikan operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA.
Ia menganggap langkah yang disebutkan bertujuan semakin melemah kemampuan badan PBB yang disebutkan di menjalankan mandatnya.
“Amandemen ini bertujuan semakin menghambat kemampuan UNRWA untuk beroperasi juga melaksanakan kegiatan sesuai mandatnya,” kata Guterres di sebuah pernyataan, seperti disampaikan juru bicaranya, Stephane Dujarric.
“Undang-undang yang disebutkan beserta amandemennya tak sejalan dengan status lalu kerangka hukum internasional yang mana berlaku bagi UNRWA juga harus segera dicabut,” katanya menambahkan.
Guterres menegaskan UNRWA beroperasi sebagai bagian integral dari PBB serta sepenuhnya dilindungi oleh Konvensi tentang Hak Istimewa serta Kekebalan PBB, yang tersebut mencakup aset, properti, pejabat, kemudian personel badan tersebut.
“Properti yang mana digunakan oleh UNRWA bersifat tidaklah dapat diganggu gugat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kembali kewajiban negara Israel berdasarkan Piagam PBB dan juga Konvensi tentang Hak Istimewa serta Kekebalan PBB.
Dalam Opini Penasehat pada 22 Oktober, Mahkamah Internasional menegaskan kewajiban tanah Israel untuk sepenuhnya menghormati hak istimewa juga kekebalan PBB dalam Wilayah Palestina yang dimaksud Diduduki, di antaranya UNRWA dan juga personelnya, kata Guterres.
Sekretaris Jenderal PBB itu kembali menegaskan dukungan kuatnya terhadap UNRWA, seraya menekankan peran badan yang dimaksud yang mana tidaklah tergantikan pada membantu rakyat Palestina ke Daerah Gaza juga kawasan sekitarnya.
Ia menambahkan bahwa kelanjutan operasi UNRWA ke Wilayah Gaza berkontribusi pada penyelenggaraan efektif Resolusi Dewan Security PBB 2803 tahun 2025 juga Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Wilayah Gaza pada lapangan.
Sebelumnya pada Senin, parlemen Israel, Knesset, memberikan persetujuan akhir terhadap rancangan undang-undang yang dimaksud memutus pasokan listrik dan juga air ke kantor-kantor UNRWA, dengan ketentuan yang disebutkan berlaku segera.
Menurut Radio Angkatan Darat Israel, para anggota parlemen menyetujui rancangan undang-undang itu di pembacaan kedua serta ketiga, dengan 59 anggota Knesset menyokong lalu tujuh menolak dari total 120 kursi.
Berdasarkan hukum Israel, sebuah undang-undang harus melalui tiga kali pembacaan di Knesset sebelum berubah menjadi mengikat.
Pada Oktober 2024, Knesset juga memberikan persetujuan akhir terhadap undang-undang terpisah yang melarang aktivitas UNRWA pada Israel, dengan alasan tuduhan bahwa sebagian staf badan yang dimaksud terlibat di serangan organisasi Hamas terhadap negeri Israel pada 7 Oktober 2023. Tuduhan yang disebutkan dibantah oleh UNRWA.
UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB lebih besar dari 70 tahun kemudian untuk membantu warga Palestina yang mana terpaksa mengungsi dari tanah mereka.
