Istanbul – Ekspansi permukiman ilegal tanah Israel pada wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina, mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah pada 2025.
Koalisi sayap kanan negara Israel menyetujui jumlah keseluruhan permukiman juga proyek perumahan terbanyak, yang menurut kelompok hak asasi manusia (HAM) ditujukan untuk menganeksasi wilayah yang dimaksud kemudian menghalangi pembentukan negara Palestina.
Pemantau permukiman Israel, Peace Now, menyatakan persetujuan yang digunakan dirampungkan sepanjang 2025 menandai percepatan yang dimulai sejak pemerintahan pada waktu ini berkuasa, melampaui periode mana pun sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo pada 1993.
“(Ekspansi) ini tiada ada bandingannya dengan pemerintahan sebelumnya,” kata Yonatan Mizrachi dari Tim Observer Permukiman Peace Now terhadap Anadolu.
Ia menyimpulkan tujuan pemerintah pada waktu ini adalah menjaga dari solusi urusan politik berbasis dua negara.
Peace Now mencatat berjumlah 41 rencana permukiman ilegal disetujui pada 2025, menjadikannya tahun dengan total persetujuan permukiman terbanyak.
Angka yang disebutkan mencakup permukiman baru juga legalisasi retroaktif pos-pos permukiman yang digunakan sebelumnya tidak ada berizin.
Pada Mei, Kabinet Security negeri Israel menyetujui penyelenggaraan 22 permukiman ilegal baru di menghadapi tanah Palestina di Tepi Barat, yang tersebut merupakan ekspansi terbesar di beberapa dekade terakhir.
Kebijakan yang dimaksud mencakup pembangunan kembali permukiman Homesh serta Sa-Nur yang mana dibongkar pada 2005 pada waktu evakuasi sepihak negara Israel dari Jalur Gaza.
Pada 21 Desember, Kabinet Keselamatan negara Israel kembali menyetujui rencana legalisasi 19 permukiman tambahan pada Tepi Barat, sebagian baru dibangun juga sebagian lainnya merupakan pos lama yang tersebut pada saat ini diberi status resmi.
Mizrachi menyampaikan pemerintah berpindah cepat sejak awal masa jabatan dengan melegalkan 10 pos pada awal 2023 juga mengubah sembilan dalam antaranya bermetamorfosis menjadi permukiman.
Keberadaan pos permukiman bahkan ilegal menurut hukum Israel, sementara permukiman dianggap legal oleh negeri Israel meskipun ilegal menurut hukum internasional.
Secara keseluruhan, 68 permukiman telah lama disetujui, dilegalkan, atau diinisiasi pada tiga tahun terakhir. Menurut Mizrachi, hal yang disebutkan menandakan bahwa serangkaian ini berjalan dengan dukungan pemerintah dan juga beragam otoritas perencanaan.
Menyebar ke seluruh Tepi Barat
Ekspansi yang dimaksud tersebar luas di dalam seluruh Tepi Barat, satu di antaranya wilayah yang sebelumnya tiada miliki permukiman. Mizrachi mengungkapkan rencana pengerjaan membentang dari selatan hingga utara, termasuk kawasan sekitar Jenin serta Hebron.
Pada awal 2023, terdapat sekitar 140 permukiman di Tepi Barat. Dengan persetujuan terbaru, total yang dimaksud meningkat bermetamorfosis menjadi 208. Jumlah pemukim negeri Israel di dalam Yerusalem Timur serta Tepi Barat pada saat ini sekitar 750.000 orang.
Perluasan juga ditingkatkan kecepatannya melalui persetujuan konstruksi. Peace Now mengatakan otoritas negeri Israel memajukan rencana penyelenggaraan 28.163 unit rumah pemukim sepanjang 2025, hitungan tertinggi yang digunakan pernah tercatat.
Pada hari terakhir tahun 2025, otoritas menyetujui rencana kembalinya pemukim ke Sa-Nur dengan 126 unit rumah di dalam lokasi yang digunakan dievakuasi pada 2005, seiring pembaharuan Undang-Undang Disengagement yang melonggarkan pembatasan peluncuran negeri Israel di sebagian wilayah Tepi Barat utara.
Peace Now memandang persetujuan yang disebutkan menandai kembalinya aktivitas permukiman sangat ke di Tepi Barat utara, di dalam kawasan Palestina berpenduduk padat yang dimaksud sebelumnya tidaklah dihuni pemukim Israel.
Mizrachi menyatakan ekspansi permukiman menjadi inti strategi pemerintah untuk menjaga dari berdirinya negara Palestina tanpa pengumuman aneksasi formal.
Ia mengumumkan langkah-langkah birokratis, perkembangan permukiman, dan juga pengembangan Tepi Barat meningkatkan jumlah keseluruhan pemukim tanah Israel sehingga penyelamatan berubah menjadi semakin sulit.
Tekanan dari aksi pemukim juga dinilai menggerakkan aneksasi secara de facto, meskipun pemerintah mengelakkan pengumuman resmi lantaran tekanan internasional lalu Amerika Serikat.
Juru bicara B’Tselem, Yair Dvir, mengemukakan dorongan permukiman disertai dengan pemindahan paksa warga Palestina.
Ia menuding negara Israel terus memajukan pembersihan etnis melalui pengerjaan lalu legalisasi retroaktif permukiman, dan juga pengusiran komunitas Palestina juga pengambilalihan lahan secara paksa.
Menatap 2026, Mizrachi memperkirakan ekspansi akan berlanjut pada tahun pilpres ke Israel. Ia mengatakan sejak Oktober 2023, puluhan komunitas Palestina terpaksa mengungsi akibat kekerasan pemukim, yang dimaksud kerap bermula dari pendirian pos ilegal di dekat permukiman Palestina.
Menurutnya, alih-alih menuju solusi urusan politik melalui pengunduran dari Tepi Barat, situasi justru semakin memburuk.
