By Adm1n 
macanbolanews.com JAKARTA – Maraknya perkara beras oplosan yang tersebut menggegerkan warga baru-baru ini mendapat perhatian khusus dari kalangan legislator Senayan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) didorong lebih tinggi bergerak serta tegas pada melakukan pengawasan untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR Sarifah Suraidah Harum mengaku prihatin melawan banyaknya temuan persoalan hukum pengoplosan beras premium di tempat berbagai area di dalam Indonesia, termasuk dalam dapilnya Kalimantan Timur.
Kasus ini tiada semata-mata merugikan publik sebagai konsumen, tetapi juga menghancurkan tatanan distribusi pangan nasional yang digunakan seharusnya berjalan secara transparan serta bertanggung jawab.
Baca juga: Kasus Beras Oplosan, 3 Petinggi Food Station Terancam 20 Tahun Penjara
Dia menyoroti temuan Kementerian Pertanian juga Satgas Pangan Polri yang mengungkap 212 merek beras bermasalah (136 premium juga 76 medium) beredar dalam pasaran. Fakta menunjukkan 85,56% beras premium dan juga 88,24% beras medium tidaklah memenuhi standar mutu, 95,12% dijual pada berhadapan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan juga 21,66% mempunyai berat kemasan tidaklah sesuai klaim.
“Ini telah menyangkut hak konsumen yang digunakan dijamin undang-undang. Mengemas beras kualitas rendah sebagai hasil premium adalah penyalahgunaan yang harus dihentikan,” tegas Sarifah Suraidah atau akrab dipanggil Bunda Harum, Hari Jumat (1/8/2025).
Diperkirakan, praktik ini berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun, dengan rincian Rp34,21 triliun untuk beras premium lalu Rp65,14 triliun untuk beras medium. Saat ini, 26 merek dari 10 produsen besar telah lama masuk tahap penyidikan.