macanbolanews.com JAKARTA – Korlantas Polri bersatu Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) setuju membentuk satuan tugas (satgas) penertiban kendaraan dengan kelebihan dimensi juga muatan (Over Dimension lalu Over Load/ODOL). Dengan hadirnya satgas penertiban, target Indonesia zero ODOL tidak semata-mata slogan, tetapi pergerakan nyata menuju keselamatan, ketertiban, juga keberlanjutan.
Satgas ini tidak sekadar regu pengawasan. Tim simbol komitmen pemerintah di menyelamatkan nyawa pengguna jalan, menjaga kualitas infrastruktur, juga menciptakan sistem transportasi yang mana lebih lanjut tertib dan juga efisien. Baca juga: Alarm Keras dari Kemenhub: Perang Total Lawan Monster ODOL Dimulai, Aturan Tarif Jadi Senjata Utama
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan, sejak 1 Juni 2025 pihaknya dengan Kemenhub telah lama melakukan sosialisasi untuk masyarakat, pemilik kendaraan, serta pelaku usaha angkutan. Setelah masa sosialisasi berakhir, akan diterapkan mekanisme peringatan keras ditulis terhadap kendaraan yang tersebut masih beroperasi dengan kelebihan dimensi maupun muatan.
“Satgas ini dibentuk sebagai wujud keseriusan pemerintah. Penertiban kendaraan dengan kelebihan dimensi kemudian muatan bukanlah hanya saja perihal kepatuhan aturan, tetapi tentang keselamatan. Kendaraan yang tidaklah sesuai ketentuan terbukti meningkatkan risiko kecelakaan, merusak jalan, serta pada akhirnya merugikan publik luas. Dengan Satgas, penanganan bisa saja lebih banyak cepat, tegas, lalu terkoordinasi,” katanya, Kamis (28/8/2025).
Kesepakatan pembentukan Satgas ini terjalin pada pertemuan antara Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho lalu Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam Korlantas Polri, Selasa (26/8/2025). Satgas ini diharapkan menyebabkan banyak kegunaan nyata bagi masyarakat. Baca juga: Hari Keselamatan LLAJ Nasional, Korlantas Polri Gelar Safety Week
Mulai dari menurunkan hitungan kecelakaan lalu lintas, khususnya yang dimaksud diakibatkan kendaraan dengan beban berlebih. Kemudian, menunda usia infrastruktur jalan juga jembatan, sehingga biaya perbaikan yang digunakan ditanggung negara dapat ditekan.
Mendorong efisiensi logistik nasional, sebab kendaraan yang dimaksud sesuai standar tambahan aman, stabil, juga efisien di distribusi barang. Membangun budaya tertib transportasi, yang digunakan pada akhirnya meningkatkan citra Indonesia di tata kelola transportasi modern.
