macanbolanews.com Ibukota Indonesia – Gelombang demonstrasi yang mana terjadi di beberapa waktu terakhir berbuntut panjang. Sejumlah partai kebijakan pemerintah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dinilai menyampaikan pernyataan maupun melakukan tindakan yang dimaksud menyinggung perasaan rakyat.
Keputusan itu disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto mengatur rapat strategis dengan pimpinan lembaga negara lalu ketua umum partai urusan politik di area Istana Kepresidenan Jakarta, Akhir Pekan (31/8). Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan partai kebijakan pemerintah telah dilakukan mengambil langkah konkret dalam bentuk pencabutan keanggotaan, pengurangan tunjangan, hingga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota badan yang digunakan bersalah.
“Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, terhadap anggota DPR yang digunakan sudah pernah menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru, para pimpinan partai dan juga DPR setuju untuk melakukan pencabutan beberapa orang kebijakan, termasuk besaran tunjangan lalu moratorium kunjungan kerja luar negeri. Ketua umum partai urusan politik juga sudah menonaktifkan kadernya dari keanggotaan DPR RI,” kata Prabowo.
Berikut daftar lima anggota DPR yang mana dinonaktifkan:
1. Ahmad Sahroni (Partai NasDem)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang sempat dipindahkan ke Komisi I itu dinonaktifkan oleh DPP Partai NasDem. Keputusan ini tertuang pada surat yang dimaksud ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh juga Sekjen Hermawi F Taslim. Pernyataan Ahmad Sahroni dinilai mencederai perasaan rakyat juga tidaklah sejalan dengan perjuangan partai.
2. Nafa Urbach (Partai NasDem)
Aktris yang mana menjabat sebagai Bendahara Fraksi NasDem pada DPR juga duduk di tempat Komisi IX ini juga dinonaktifkan. NasDem menegaskan sikapnya bahwa aspirasi warga harus menjadi arus utama perjuangan partai, sehingga setiap tindakan yang dimaksud menyinggung rakyat dianggap sebagai penyimpangan serius.
3. Eko Patrio (Partai Amanat Nasional)
Politikus yang mana dikenal sebagai komedian ini menjadi sorotan rakyat setelahnya video dirinya berjoget pada sidang tahunan MPR tersebar luas di area media sosial. Meski telah dilakukan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, DPP PAN memutuskan menonaktifkan Eko Patrio sebagai bentuk tanggung jawab lalu menjaga kepercayaan masyarakat.
4. Uya Kuya (Partai Amanat Nasional)
Bersama Eko Patrio, Uya Kuya juga dinonaktifkan oleh Fraksi PAN. Tindakan berjoget di forum kenegaraan dinilai tidak ada pantas juga menyinggung rakyat pada berada dalam situasi kebijakan pemerintah yang mana memanas. Uya Kuya menyampaikan permintaan maaf kemudian berjanji memperbaiki diri.
5. Adies Kadir (Partai Golkar)
Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 itu dinonaktifkan setelahnya pernyataannya terkait kenaikan tunjangan DPR menuai kritik luas. Meski sempat mengklarifikasi bahwa informasi yang dimaksud keliru, DPP Partai Golkar masih menonaktifkannya demi menegakkan disiplin serta menjaga etika politik.
Langkah tegas beberapa orang partai ini diharapkan dapat meredakan keresahan rakyat dan juga menguatkan komitmen duta rakyat untuk tambahan peka terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang maupun instrumen internasional, sepanjang disampaikan secara damai.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di dalam situs web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.
