macanbolanews.com JAKARTA – Isu pergantian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali beredar luas pada publik. Kabar surat presiden (surpres) diserahkan ke DPR terkait calon pengganti Kapolri padat diberitakan.
Sementara pimpinan DPR lalu Komisi III justru menegaskan belum menerima dokumen apa pun. Perbedaan informasi ini menyebabkan ramalan liar, yang tersebut jikalau tiada segera diluruskan, akan merugikan stabilitas kebijakan pemerintah dan juga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Istana jangan diam ini war post truth, mampu menjadi ancaman kritis stabilitas negara,” kata Direktur Haidar Alwi Institut Papar Sandri Rumanama, Hari Sabtu (13/9/2025).
Baca juga: 27 Pati Polri Resmi Naik Pangkat, Ada Kapolda hingga Kabaharkam
Sandri menejelaskan, Kapolri adalah pucuk pimpinan institusi keamanan serta potret penegakan hukum yang dimaksud menjaga stabilitas nasional. Setiap isu mengenai posisinya terus-menerus berdampak besar, baik pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah.
“Isu pergantian pucuk pimpinan di area korupsi kepolisian harus ditanggapi kritis dikarenakan ini memberikan dampak besar baik pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah,” ungkapnya.
Diamnya Istana semata-mata akan meningkatkan kekuatan anggapan bahwa rumor yang disebutkan benar. Publik bisa jadi menilai Presiden gamang, atau bahkan tertekan oleh kepentingan kebijakan pemerintah tertentu. “Sangat fatal jikalau Istana membisu umum akan berspekulasi dan juga menilai Presiden tersandra oleh kepentingan kebijakan pemerintah tertentu,” ucapnya.
