macanbolanews.com KATHMANDU – Nepal bersiap menghadapi fase baru di sejarah politiknya yang digunakan penuh gejolak, dengan dilantiknya mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki pada hari terakhir pekan waktu malam (12/9/2025) sebagai Awal Menteri (PM) sementara Nepal. Pelantikan itu dilakukan pasca unjuk rasa yang mana menewaskan 51 orang.
Konsensus dalam balik langkah ini, menurut berbagai sumber, dicapai antara Presiden Ramchandra Paudel, perwakilan pergerakan mengecam Generasi Z Nepal, serta Panglima Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel.
Kesepakatan ini dicapai pasca berhari-hari mengkritik yang digunakan belum pernah terjadi sebelumnya yang digunakan berujung pada pengunduran diri mantan Utama Menteri KP Sharma Oli.
Dari Ketua Mahkamah Agung Menjadi Utama Menteri
Sushila Karki, 73 tahun, bukanlah individu politisi berdasarkan latar belakang. Ia dikenal luas sebagai Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama di dalam Nepal, kedudukan yang dipegangnya dari Juli 2016 hingga Juni 2017.
Masa jabatannya diwarnai kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi, sikap yang tersebut membuatnya dikagumi sekaligus ditentang.
Reputasinya sebagai ahli hukum yang tersebut jujur sudah melambungkan namanya ke dunia urusan politik di tempat ketika Nepal diguncang membantah massa menentang korupsi dan juga pemerintahan yang tersebut buruk.
Sebagian besar pengunjuk rasa mendesak pengangkatannya sebagai perdana menteri sementara.
Pemilihannya telah lama memicu perbandingan dengan peraih Nobel Muhammad Yunus, yang dimaksud diundang untuk mengatur pemerintahan sementara Bangladesh tahun lalu menyusul pemberontakan siswa yang digunakan menggulingkan Sheikh Hasina.
Kehidupan Awal lalu Pendidikan
Lahir sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara pada keluarga petani pada tahun 1952, Sushila Karki berkembang besar dalam Nepal timur.
Keluarganya mempunyai hubungan dekat dengan Bishweshwar Prasad Koirala, perdana menteri Nepal pertama yang mana terpilih secara demokratis pada tahun 1959.
Karki menyelesaikan penghargaan Sarjana Seni (S.A.) pada Kampus Mahendra Morang pada tahun 1972, disertai dengan penghargaan Magister Pengetahuan Politik (M.A.) di area Universitas Hindu Banaras (BHU) di tempat India pada tahun 1975.
