Ibukota – Indonesia menegaskan pentingnya kerja serupa global di mengatasi krisis Rohingya sekaligus menekankan bahwa krisis Rohingya tidak ada dapat dipisahkan dari krisis Myanmar.
Sugiono menyampaikan hal yang disebutkan di Pertemuan Taraf Tinggi tentang Status Muslim Rohingya lalu Minoritas Lainnya pada Myanmar di rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di dalam Markas Besar PBB, New York, Selasa (30/9).
“Penyelesaian menyeluruh cuma dapat dicapai dengan mengatasi akar permasalahan melalui dialog inklusif, sejalan dengan Five-Point Consensus,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono di pernyataan ditulis Kemlu RI pada Jakarta, Rabu.
Sugiono juga menyoroti kerentanan kelompok Rohingya yang digunakan semakin dieksploitasi oleh jaringan kejahatan transnasional, diantaranya perdagangan khalayak serta penyelundupan manusia.
Indonesia akan melakukan tegas terhadap jaringan kriminal tersebut, namun mengingatkan bahwa tidak ada ada satu negara pun yang mana dapat melakukan sendirian, tegas Sugiono.
ASEAN kemudian Bali Process harus terus diperkuat sebagai platform digital kawasan untuk menghadapi migrasi yang dimaksud tak teratur kemudian melindungi komunitas rentan, tegasnya lagi.
Menlu RI itu menyerukan kerja sebanding erat dengan Kantor PBB untuk Urusan Narkoba lalu Kejahatan (UNODC), Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), kemudian Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) guna memberikan dukungan berkelanjutan bagi negara-negara yang digunakan menampung pengungsi.
Indonesia juga mendesak negara-negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, teristimewa negara maju, untuk membuka pintu lebih besar lebar bagi pengungsi melalui kegiatan resettlement dalam negara ketiga.
“Sudah delapan tahun pengungsi Rohingya berada di ketidakpastian. Kita tidaklah boleh membiarkan ini berubah berubah menjadi dekade keputusasaan. Komunitas internasional harus berbagi tanggung jawab,” ujar Sugiono.
Kemlu RI menyampaikan bahwa konferensi tingkat lebih tinggi terkait Rohingya itu diselenggarakan berdasarkan mandat Resolusi PBB 79/182 guna memobilisasi dukungan kebijakan pemerintah lalu mengkaji rencana aksi konkret juga terukur yang digunakan menekankan pelindungan hak asasi manusia dan juga membuka jalan bagi repatriasi Rohingya yang sukarela, aman, serta bermartabat.
ASEAN sendiri juga telah lama memunculkan Konsensus Lima Poin untuk Myanmar di KTT ASEAN di DKI Jakarta pada 24 April 2021, yang mana merupakan respons berhadapan dengan krisis urusan politik kemudian kemanusiaan di dalam Myanmar pasca kudeta militer pada Februari 2021.
Lima poin konsensus yang disebutkan adalah penghentian segera kekerasan di dalam Myanmar, dialog konstruktif dengan semua pihak untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat, utusan khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi serangkaian dialog, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan, kemudian utusan khusus ASEAN akan berkunjung ke Myanmar.
Bangladesh pun sudah mengumumkan rencana mereka itu untuk melindungi pengungsi Rohingya yang tersebut berada di Cox’s Bazar, seperti memberikan tekanan efektif terhadap Myanmar dan juga Tentara Arakan untuk mengakhiri kekerasan ke Rohingya lalu memulai repatriasi berkelanjutan.
Bangladesh juga mengusulkan penggalangan dukungan internasional untuk menstabilkan Rakhine dan juga menempatkan penampilan warga sipil internasional untuk memantau stabilisasi selain menggalang langkah-langkah memulai pembangunan kepercayaan untuk integrasi berkelanjutan Rohingya di komunitas juga pemerintahan Rakhine.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan dalam web web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.
