Kota Moskow – Sebuah aturan baru mulai berlaku dalam Inggris yang dimaksud membatasi aksi mengkritik dalam depan rumah para pejabat publik, demikian diberitahukan Kementerian Dalam Negeri Inggris pada Selasa (4/11).
Kementerian yang disebutkan menuturkan bahwa berdasarkan inovasi pada Rancangan Undang-Undang Crime and Policing, kepolisian akan diberikan kewenangan yang mana diperkuat untuk menghentikan bentuk intimidasi juga penyalahgunaan yang mana mencakup menentang di depan rumah pejabat publik.
“Termasuk di dalam dalamnya aksi pidana baru dalam bentuk melakukan mengecam dalam depan rumah seseorang yang mana sedang memegang jabatan masyarakat dengan tujuan memengaruhi mereka itu pada menjalankan tugas atau aspek hidup pribadinya,” bunyi pernyataan kementerian itu.
Pelaku pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam bulan, jelas pernyataan tersebut.
Kementerian mengemukakan bahwa undang-undang baru ini diberlakukan dalam berada dalam meningkatnya tindakan hukum pelecehan terhadap pejabat rakyat di dalam Inggris.
Menurut Komisi Pemilihan Umum Inggris, lebih tinggi dari separuh kandidat pada pemilihan umum tahun tak lama kemudian mengalami beberapa bentuk intimidasi.
“Survei kedua — yang dimaksud direalisasikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat — menemukan bahwa hampir semua anggota parlemen (96 persen) mengalami setidaknya satu insiden pelecehan atau intimidasi yang mana berdampak buruk terhadap kemampuan mereka pada menjalankan tugas,” kata Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian menetapkan bahwa langkah pemeliharaan baru ini diperkenalkan berdasarkan rekomendasi dari Defending Democracy Taskforce pemerintah Inggris, serta diharapkan dapat membantu mengatasi pelecehan yang tersebut dialami oleh para pejabat rakyat ke negara tersebut.
Awal pekan ini, media Inggris melaporkan bahwa para aktivis pada negara yang disebutkan dapat menghadapi hukuman hingga enam bulan penjara jikalau melakukan mengecam di depan rumah para pejabat, satu di antaranya pejabat kota, anggota parlemen, anggota majelis tinggi, dan juga individu lain yang dimaksud mencalonkan diri untuk jabatan publik.
