DKI Jakarta – pemerintahan Sudan mengusulkan keterlibatan Turki kemudian Qatar di upaya mediasi negosiasi damai antara tentara Sudan juga kelompok paramiliter Tim sepak bola Bantuan Cepat sekali (Rapid Support Forces/RSF) agar menciptakan kesepakatan yang mana lebih banyak adil.
“Jika Anda ingin mencapai perundingan damai yang dimaksud sesungguhnya, kita harus melibatkan mediator lain, Turki dan juga Qatar. Ini adalah adalah usulan dari pemerintah Sudan,” kata Duta Besar Sudan untuk Indonesia Dr. Yassir Mohamed Ali di wawancara khusus dengan ANTARA, pada Jakarta, Rabu.
Usulan yang disebutkan disampaikan setelahnya Tim Empat Internasional (International Four Group) yang digunakan terdiri dari Amerika Serikat (AS), Mesir, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab (UEA), menyampaikan inisiatif untuk memediasi negosiasi damai antara tentara Sudan lalu kelompok paramiliter RSF.
Sudan menganggap Arab Saudi kemudian Mesir sebagai mitra terpercaya. Namun, merekan menafsirkan Amerika Serikat mempunyai standar ganda, yang mana memberi lampu hijau untuk Uni Emirat Arab untuk memperkuat RSF, yang digunakan sudah melakukan pemberontakan serta pembunuhan terhadap warga sipil di El-Fasher, Sudan.
AS serta UEA disebut memaksakan ketentuan gencatan senjata yang dimaksud tidak ada adil bagi pemerintahan dan juga rakyat Sudan.
“Anda bukan dapat menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah lalu menyamakan sanksi antara pihak yang dimaksud menyerang juga pihak yang dimaksud membela diri,” katanya.
Oleh sebab itu, Sudan mengusulkan keterlibatan mediator lain seperti Turki serta Qatar untuk turut memediasi negosiasi damai tersebut. Namun, mereka itu enggan untuk melakukan hal itu, katanya.
“Karena merekan tahu jikalau Turki, pemerintah Turki, dan juga Qatar bersatu dengan Saudi lalu Mesir, mereka akan membentuk mayoritas kemudian mereka itu dapat menjadi pemimpin negara-negara lain untuk memunculkan penyelesaian yang dimaksud rasional, kemudian dapat diterima oleh pemerintah Sudan,” imbuh Yassir.
Yassir menegaskan para mediator itu tidak ada bisa jadi memaksakan perdamaian terhadap pemerintah Sudan dengan memaksanya untuk menerima persyaratan yang digunakan mereka itu buat sebab pemerintah Sudan ketika ini unggul berhadapan dengan RSF, telah lama menguasai sebagian besar wilayah dan juga akan terus menghadapi para pemberontak.
“Jadi, kami tidaklah dapat menerima seseorang yang dimaksud agresor, didukung oleh mereka, juga mereka itu ingin memaksakan perdamaian yang digunakan mementingkan kebijakan agresor tersebut, yang mana pada akhirnya merupakan jadwal mereka,” demikian katanya.
Sejak 15 April 2023, militer Sudan serta RSF sudah terlibat di pertempuran yang digunakan gagal diakhiri oleh mediasi regional maupun internasional.
Yassir mengutarakan pertempuran yang dimaksud telah dilakukan menewaskan tambahan dari 150 ribu warga Sudan, yang digunakan sebagian besar adalah warga sipil, termasuk perempuan serta anak-anak.
Pertempuran yang dimaksud juga telah dilakukan menyebabkan 100 ribu warga lainnya luka-luka dan juga mengalami permasalahan kesegaran lainnya.
