Ibukota – Isu redenominasi rupiah kembali mencuat pasca Menteri Keuangan Purbaya menyatakan niat pemerintah untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) juga ditargetkan rampung pada 2027.
Langkah yang dimaksud tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Krusial Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029.
Dalam dokumen itu, Kementerian Keuangan berusaha mencapai penyusunan empat rancangan undang-undang prioritas, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan juga RUU tentang Penilai.
Sebelumnya, rencana ini juga telah pernah muncul pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, namun belum terealisasi.
Apa itu redenominasi rupiah?
Redenominasi adalah proses pengurangan total digit (angka nol) pada pecahan mata uang sebuah negara, namun tak mengubah daya beli atau nilai tukar mata uang itu sendiri.
Sebagai contoh, satuan yang dimaksud selama ini tercatat Rp1.000 dapat diubah bermetamorfosis menjadi Rp1 setelahnya penghilangan tiga hitungan nol, namun terus dapat membeli barang yang tersebut nilainya sebanding seperti sebelumnya.
Praktik “penyederhanaan nominal” ini sebenarnya telah secara tiada dengan segera diterapkan di hidup masyarakat, teristimewa di pusat perbelanjaan modern, restoran, atau bioskop.
Masyarakat kerap menjumpai label nilai tukar dengan satuan “K”, seperti “30K” yang berarti Rp30.000. Fenomena ini menunjukkan bahwa rakyat telah terbiasa dengan konsep nominal sederhana, walaupun belum resmi diterapkan secara nasional.
Selain itu, di penelitian Permana (Jurnal Perekonomian dan juga Kebijakan Publik, 2015) disebutkan bahwa pecahan uang Indonesia diantaranya salah satu yang mana terbesar di dunia.
Rupiah tercatat sebagai pecahan mata uang terbesar ketiga setelahnya Zimbabwe lalu Vietnam. Untuk kawasan Asia Tenggara, pecahan Rp100.000 bermetamorfosis menjadi yang digunakan terbesar kedua pasca Dong Vietnam yang dimaksud memiliki denominasi 500.000.
Tujuan redenominasi rupiah
Ada beberapa tujuan mendasar di dalam balik pertimbangan untuk redenominasi rupiah, antara lain:
1. Mengoptimalkan efisiensi operasi dan juga sistem keuangan
Dengan nominal lebih besar kecil, tahapan transaksi, pembukuan, hingga sistem pembayaran digital dapat berjalan lebih besar cepat lalu efisien. Penghitungan kas, laporan keuangan, dan juga sistem akuntansi juga akan tambahan mudah serta minim risiko kesalahan.
2. Menguatkan citra kemudian kredibilitas mata uang
Nominal rupiah yang besar kerap dianggap memberi kesan nilai mata uang yang dimaksud lemah. Dengan menerapkan redenominasi, dapat meningkatkan kekuatan persepsi bahwa sektor ekonomi Indonesia semakin matang, stabil, kemudian sejajar dengan negara-negara lain yang miliki sistem moneter efisien.
3. Menggalang perubahan fundamental digital keuangan
Dalam era digitalisasi, sistem pembayaran berbasis teknologi menuntut kesederhanaan angka. Redenominasi dapat memperlancar integrasi sistem keuangan digital dan juga mempermudah komunitas serta pelaku perniagaan di beradaptasi dengan teknologi keuangan modern.
Manfaat yang diharapkan dari redenominasi rupiah
Jika diterapkan secara matang serta bertahap, redenominasi rupiah juga dapat berdampak positif bagi perekonomian nasional, diantaranya:
1. Transaksi lebih besar simpel serta efisien
Nominal yang lebih tinggi kecil akan mempermudah penduduk pada menghitung, menulis, atau mencatatkan transaksi. Hal ini juga dapat mengempiskan beban administratif bagi pelaku perniagaan dan juga institusi keuangan.
2. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan
Banyaknya nomor nol di nominal rutin menyebabkan kekeliruan, baik pada kegiatan manual maupun sistem digital. Dengan penyederhanaan nominal, kemungkinan kesalahan input dapat ditekan secara signifikan.
3. Mengoptimalkan kredibilitas rupiah di mata internasional
Rupiah dengan nominal yang tersebut lebih banyak rasional dapat meningkatkan persepsi positif ke tingkat global, teristimewa bagi pemodal asing. Kepercayaan terhadap stabilitas mata uang rupiah juga dapat meningkatkan kekuatan sikap Indonesia di nilai jual kemudian pembangunan ekonomi lintas negara.
4. Mendorong efisiensi sistem pembayaran digital
Dalam konteks perubahan fundamental ekonomi digital, bilangan nominal yang dimaksud lebih besar simpel dapat mempercepat pemrosesan data, menurunkan biaya sistem keuangan, serta meningkatkan kekuatan integrasi sistem pembayaran nasional.
