JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia enggan merespons kritikan beberapa akademisi mengenai kebijakan partainya memberikan sanksi nonaktif untuk Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pasalnya, anggota DPR yang dinyatakan nonaktif oleh partai kebijakan pemerintah ternyata masih berhak menerima penghasilan dan juga infrastruktur sebagai legislator.
Bahlil pun irit bicara merespons kritikan itu. Termasuk desakan segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). “Nanti kita lihat,” kata Bahlil terhadap awak media di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Hari Senin (1/9/2025).
Baca juga: Golkar Nonaktifkan Adies Kadir dari Jabatan Anggota DPR
Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa DPP Partai Golkar telah lama memberikan sanksi nonaktif terhadap Adies Kadir.
