Washington – Amerika Serikat telah lama mengedarkan rancangan resolusi untuk anggota Dewan Security PBB yang dimaksud menyerukan pembentukan pasukan keamanan internasional pada Jalur Daerah Gaza dengan mandat minimal dua tahun, lapor laman berita Axios pada Hari Senin (3/11).
Menurut salinan dokumen yang dimaksud diperoleh Axios, rancangan resolusi tersebut—yang disebut “sensitif tetapi tak dirahasiakan”—akan memberikan mandat luas terhadap Negeri Paman Sam dan juga negara-negara partisipan lainnya untuk mengatur keamanan di Gaza.
Seorang pejabat Amerika Serikat mengutarakan untuk Axios bahwa rancangan yang disebutkan akan berubah jadi dasar perundingan pada antara anggota komite di beberapa hari mendatang, dengan target pemungutan pengumuman di beberapa pekan ke depan dan juga rencana pengerahan pasukan pertama ke Wilayah Gaza pada Januari.
Pejabat itu menambahkan, Tim Security Internasional (ISF) akan berfungsi sebagai “pasukan penegak hukum, bukanlah pasukan penjaga perdamaian,” kemudian akan melibatkan personel dari banyak negara peserta. Pembentukannya dijalankan pasca berkonsultasi dengan “Dewan Damai Gaza.”
ISF akan bertugas mengamankan perbatasan Wilayah Gaza dengan tanah Israel serta Mesir, melindungi warga sipil juga koridor kemanusiaan, sekaligus melatih pasukan polisi Palestina baru yang tersebut akan berubah menjadi mitra merek dalam lapangan.
Draf yang dimaksud juga menyerukan agar Dewan Kedamaian terus berlaku setidaknya hingga akhir 2027.
Selain itu, ISF akan menstabilkan situasi keamanan di dalam Daerah Gaza dengan melakukan konfirmasi langkah-langkah demiliterisasi, di antaranya penghancuran serta pencegahan penyelenggaraan kembali infrastruktur militer dan juga penghentian permanen penyelenggaraan senjata oleh kelompok bersenjata non-negara.
Rancangan itu mengatakan bahwa ISF dapat mengambil “tugas tambahan yang dimaksud mungkin saja diperlukan” untuk membantu implementasi perjanjian Gaza.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Hari Senin pagi mengungkapkan bahwa negara-negara akan memutuskan pengerahan pasukan berdasarkan redaksi resolusi Dewan Security PBB yang dimaksud diharapkan akan diterbitkan.
“Negara-negara yang tersebut telah dilakukan kami ajak bicara mengutarakan mereka akan memutuskan apakah akan mengirim pasukan atau tiada berdasarkan isi definisi pada resolusi yang digunakan diharapkan dari Dewan Ketenteraman PBB,” ujar Fidan.
Ia menyampaikan itu pada konferensi pers pasca bermetamorfosis menjadi tuan rumah penghadapan tentang Daerah Gaza ke Istanbul, yang dihadiri para menteri luar negeri dari Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, dan juga Yordania, dan juga perwakilan dari Uni Emirat Arab lalu Qatar.
Fidan menekankan bahwa diskusi serta beraneka upaya masih berlangsung, sementara isu utama yang mana disoroti negara-negara adalah pembentukan pasukan dengan mandat dan juga legitimasi yang mana ditetapkan pada kerangka resolusi Dewan Keselamatan PBB.
Dia menambahkan bahwa di serangkaian penetapan mandat pasukan tersebut, diperlukan konsensus umum melawan rancangan resolusi sebelum disetujui oleh Dewan Ketenteraman tanpa veto dari anggota tetap.
Turki, kata Fidan, dengan negara-negara mitra terus berupaya pada setiap tahap tahapan itu.
