Macanbolanews

Platform Berita Viral & Eksklusif Terpercaya

Negeri Paman Sam perketat pembatasan bidang usaha dengan perusahaan terkait militer China

Negeri Paman Sam perketat pembatasan bidang bidang usaha dengan perusahaan terkait militer China

Washington – Departemen Perang Amerika Serikat (AS) atau Pentagon akan memberlakukan pembatasan pada korporasi yang berbisnis dengan perusahaan yang dimaksud terdaftar pada daftar 1260H, yang mengidentifikasi entitas yang digunakan diduga membantu Tentara Pembebasan Rakyat atau Partai Komunis China.

“Kantor kami menerbitkan daftar 1260H tahunan perusahaan militer China yang tersebut beroperasi pada AS, guna memberikan transparansi penting pada kesulitan ini,” kata Michael Cadenazzi, Asisten Menteri Perang Amerika Serikat untuk Kebijakan Basis Industri di dalam Pentagon pada Rabu (17/12).

“Segera, kami akan berupaya menegakkan wewenang Pasal 805 yang digunakan melarang pemerintah untuk miliki hubungan perusahaan dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan di daftar 1260H,” tambahnya di diskusi yang dimaksud diselenggarakan oleh Atlantic Council.

Menurut Cadenazzi, ketika ini terdapat sekitar 200 perusahaan yang dimaksud masuk di daftar 1260H. Jumlah yang disebutkan diperkirakan akan terus bertambah seiring Amerika Serikat memperoleh lebih lanjut berbagai informasi dari negara sekutu serta Kongres.

Pembaruan terbaru daftar 1260H dipublikasikan pada Januari kemudian mencantumkan lebih lanjut dari 130 entitas yang tersebut diduga bekerja serupa dengan militer China. Entitas yang dimaksud mencakup maskapai penerbangan, perusahaan konstruksi, perusahaan pelayaran, produsen perangkat keras komputer, hingga penyedia layanan komunikasi.

Pemerintah federal Negeri Paman Sam dilarang melakukan usaha dengan perusahaan yang tercantum di daftar 1260H, kemudian Pasal 805 melarang kontrak pemerintah dengan perusahaan yang digunakan melakukan usaha dengan perusahaan yang terdaftar tersebut.

Menurut Cadenazzi, pemerintah Negeri Paman Sam berencana untuk mulai menegakkan dan juga menghubungi perusahaan-perusahaan di bawah wewenang Pasal 805 pada tahun 2026.

Sebelumnya pada akhir November, Bloomberg melaporkan bahwa Pentagon berupaya menambahkan Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc., serta BYD Co. ke pada daftar pemasok militer China.