Beijing – Kementerian Luar Negeri China merespon pernyataan Utama Menteri Negeri Matahari Terbit Sanae Takaichi yang mengemukakan pihaknya masih menginginkan hubungan konstruktif dengan Tiongkok pasca pernyataan perihal Taiwan.
“Jika Negeri Sakura benar-benar berharap untuk mengembangkan hubungan strategis yang mana saling menguntungkan dengan Tiongkok lalu menjadikan hubungan yang dimaksud konstruktif juga stabil, Jepun penting segera mencabut pernyataan yang digunakan keliru tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning di konferensi pers ke Beijing, Hari Jumat (21/11).
PM Negeri Matahari Terbit Sanae Takaichi pada Hari Jumat (21/11) memaparkan bahwa ia menginginkan hubungan “konstruktif” dengan China dan juga bahwa sikap negaranya terhadap Taiwan terus “tidak berubah” dalam berada dalam perselisihan dengan Beijing mengenai pulau tersebut.
“Pada akhir bulan lalu, Presiden Xi (Jinping) lalu saya menegaskan arah umum untuk memajukan hubungan strategis dan juga saling menguntungkan secara komprehensif juga mendirikan hubungan yang konstruktif lalu stabil,” ujar Takaichi untuk para wartawan di Jepang.
PM Takaichi pun menambahkan bahwa “Posisi pemerintah masih tidaklah berubah”.
Padahal pada 7 November 2025, PM ke depan parlemen Negeri Sakura menyatakan penyelenggaraan kekuatan militer China terhadap Taiwan, dapat “menimbulkan situasi yang digunakan mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang”. Hal itu telah terjadi mengakibatkan membantah keras kemudian ketegangan urusan politik berlarut-larut antara dua negara.
“Pernyataan yang disebutkan menyiratkan kemungkinan intervensi bersenjata Negeri Matahari Terbit di dalam Selat Taiwan, menyebabkan kemarahan juga kecaman dari rakyat China, dan juga mengikis fondasi kebijakan pemerintah hubungan China-Jepang. China sudah menyatakan penolakannya dengan tegas,” tambah Mao Ning.
Sekali lagi Mao Ning mengungkapkan bila Negeri Matahari Terbit benar-benar ingin punya relasi yang stabil dengan China, negara yang disebutkan harus menjunjung tinggi semangat empat dokumen urusan politik antara kedua negara dan juga komitmen politiknya dan juga mengambil langkah-langkah praktis untuk menghormati komitmennya terhadap China.
Mao Ning juga mengatakan pasca kekalahan pada Perang Planet II, Jepun diwajibkan “melucuti senjata sepenuhnya” juga tidaklah mempertahankan industri-industri yang dimaksud “akan memungkinkannya untuk mempersenjatai kembali untuk perang.”
“Namun, di beberapa tahun terakhir, Negeri Sakura terus melonggarkan pembatasan juga mengupayakan peningkatan militer. Negara ini telah dilakukan meningkatkan anggaran pertahanan selama 13 tahun berturut-turut, dan juga mengadopsi undang-undang keamanan baru untuk menghapus larangan pelaksanaan hak bela diri kolektif,” jelas Mao Ning.
Jepang, kata Mao Ning, bahkan juga telah terjadi mengganti “Tiga Prinsip Ekspor Senjata” dengan “Tiga Prinsip Transfer Peralatan dan juga Teknologi Pertahanan” untuk melonggarkan pembatasan ekspor senjata kemudian bahkan telah lama mulai mengekspor senjata mematikan.
“Meski mengklaim ingin merancang planet tanpa senjata nuklir, Negeri Sakura sebenarnya menguatkan kerja serupa di pencegahan yang diperluas, dan juga bahkan berupaya merevisi tiga prinsip non-nuklirnya, yaitu tiada memiliki, tidaklah memproduksi, kemudian bukan mengizinkan pengenalan senjata nuklir, untuk membuka pintu bagi pengaturan pembagian nuklir,” tambah Mao Ning.
Semua langkah tersebut, ungkap Mao Ning, menunjukkan bahwa Negeri Sakura sedang melegakan diri dari prinsip yang mana berorientasi pertahanan semata lalu “mempersenjatai kembali” dirinya dengan cepat.
“Pihak lain mau bukan mau bertanya, apa sebenarnya yang mana ingin dicapai Jepang?
Jika Jepun ingin kembali ke jalur militerisme, melanggar komitmennya terhadap penyelenggaraan damai, kemudian mengganggu tatanan internasional pascaperang, rakyat China tak akan mengizinkannya. Upaya semacam itu belaka akan berakhir dengan kegagalan,” tegas Mao Ning.
Karena ketegangan kebijakan pemerintah tersebut, China pun kembali menangguhkan impor hasil laut Negeri Sakura yang tersebut baru dibuka pada 5 November 2025 kemudian setelahnya sempat ditutup sejak Agustus 2023 sebagai respons berhadapan dengan pembuangan air limbah olahan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi.
Larangan impor produk-produk akuatik oleh China merupakan pukulan telak bagi lapangan usaha makanan laut Jepang, teristimewa ekspor kerang serta teripang mengingat China merupakan lingkungan ekonomi luar negeri terbesar untuk makanan laut Jepang.
Pemerintah China juga telah mengimbau warganya untuk mengelakkan kunjungan ke Negeri Matahari Terbit dan juga meminta-minta merek yang tersebut berencana belajar dalam sana untuk mempertimbangkan kembali dengan cermat, dengan alasan risiko keselamatan.
Dampaknya, maskapai penerbangan China sudah pernah mengalami sekitar 491.000 pembatalan tiket pesawat tujuan Negeri Matahari Terbit sejak Hari Sabtu (15/11) yang mencakup sekitar 32 persen dari total pemesanan
Selain itu, penghadapan tiga menteri kebudayaan dari China, Negeri Sakura lalu Korea Selatan yang digunakan seharusnya berlangsung pada 23-25 November 2025 pada Makau, China harus ditunda.
