Beijing – eksekutif China memprotes kebijakan terbaru Amerika Serikat yang melarang transaksi jual beli “drone” DJI pada Negeri Paman Sam dengan alasan demi melindungi keamanan nasional.
“China dengan tegas menentang Amerika Serikat yang melampaui batas konsep keamanan nasional kemudian memproduksi daftar diskriminatif untuk berusaha mencapai perusahaan-perusahaan China,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di konferensi pers ke Beijing, Selasa (23/12).
Berdasarkan peraturan baru Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat pada Selasa (23/12) memohonkan agar konsumen Negeri Paman Sam tiada membeli “drone” (Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat tanpa awak) asing generasi berikutnya.
FCC melarang impor serta jualan semua model pesawat tanpa awak (uncrewed aircraft systems UAS) dan juga komponen penting UAS yang mana diproduksi di dalam negara asing, dan juga semua peralatan lalu layanan komunikasi dan juga pengawasan video, salah satunya DJI, dengan memasukkannya ke di apa yang disebut “Daftar Tercakup”.
Alasannya adalah oleh sebab itu item yang dimaksud dianggap “menimbulkan risiko yang dimaksud tidaklah dapat diterima terhadap keamanan nasional Amerika Serikat kemudian terhadap keselamatan lalu keamanan warga AS.”
“AS harus menghentikan praktik yang mana salah ini lalu menciptakan lingkungan yang adil, setara, juga tidak ada diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China,” tegas Lin jian.
Keputusan itu juga diambil oleh sebab itu menurut FCC, Amerika Serikat bersiap untuk bermetamorfosis menjadi tuan rumah beberapa acara besar salah satunya Piala Bumi FIFA 2026, perayaan America250, juga Olimpiade Musim Panas Los Angeles 2028.
Tanpa otorisasi FCC, model perangkat baru tiada dapat diimpor, dipasarkan, atau dijual ke AS. Keputusan FCC yang disebutkan mengecualikan model yang tersebut telah disetujui untuk dijual kemudian yang tersebut ketika ini digunakan.
Gedung Putih menyimpulkan bahwa UAS serta komponen penting UAS yang tersebut diproduksi di dalam luar negeri memunculkan “risiko yang tersebut bukan dapat diterima terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan juga terhadap keselamatan juga keamanan warga AS.”
Pengumuman minggu ini muncul pasca Undang-Undang Otorisasi Defense Nasional 2025 disahkan oleh Kongres tahun kemudian mewajibkan tinjauan keamanan terhadap peralatan yang diproduksi oleh DJI, Autel, juga pembuat drone asing lainnya paling lambat 23 Desember 2025.
DJI sendiri menguasai sekitar 70 persen pangsa global, menurut data dari perusahaan riset bursa Research and Markets. Selain pemakaian di sektor publik, drone buatan China juga telah terjadi berbagai digunakan dalam seluruh Amerika Serikat untuk beragam tugas, salah satunya inspeksi infrastruktur dan juga konstruksi, pemantauan tanaman, juga videografer profesional serta amatir.
Selama tahunan terakhir, DJI sudah menulis surat terhadap para pejabat Amerika, termasuk Menteri Defense Pete Hegseth, menyambut baik pengawasan serta pemeriksaan yang digunakan diperlukan terhadap produk-produknya.
DJI telah terjadi berulang kali memohonkan peninjauan yang dimaksud adil, transparan, lalu berbasis bukti terhadap teknologinya, dengan alasan bahwa kegelisahan keamanan nasional harus dievaluasi berdasarkan keunggulan teknis, bukanlah cuma negara asal.
Namun, alih-alih pemeriksaan komprehensif seperti yang tersebut diharapkan oleh sektor kemudian DJI, FCC mengemukakan keputusannya didasarkan pada penilaian badan antarlembaga cabang eksekutif yang digunakan dibentuk Gedung Putih yang dimaksud menyimpulkan bahwa “drone” dan juga komponen buatan luar negeri “dapat memungkinkan pengawasan terus-menerus, eksfiltrasi data, lalu operasi destruktif di wilayah AS.”
Kekhawatiran tentang “drone” buatan China kemudian DJI bukanlah hal baru.
Sejak 2017, Angkatan Darat Amerika Serikat melarang pemanfaatan drone DJI dengan alasan keamanan siber.
Pada tahun yang mana sama, Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat mengeluarkan memo internal bahwa “drone” buatan China mungkin saja mengirimkan data penerbangan sensitif ke produsennya pada China.
Pada 2020, DJI dimasukkan ke di daftar hitam kegiatan ekonomi Departemen Perdagangan, atau yang dimaksud disebut Daftar Entitas, lantaran dugaan keterlibatan perusahaan pada pelanggaran hak asasi manusia dan juga pengawasan teknologi tinggi terhadap Muslim Uighur dalam Xinjiang dan juga minoritas lainnya di dalam Tiongkok.
Tahun berikutnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga memberlakukan pembatasan pembangunan ekonomi pada DJI dikarenakan alasan serupa.
Pada 2022, Departemen Defense menambahkan DJI ke pada daftar perusahaan yang dimaksud diduga bekerja serupa dengan Tentara Pembebasan Rakyat China.
Meski DJI sudah pernah menolak karakterisasi Pentagon lalu menggugat untuk penghapusannya, merek kalah pada gugatan pengadilan pada bulan September tahun ini.
Pada Juni 2025, Presiden Donald Trump menyetujui secara resmi perintah eksekutif untuk mempercepat komersialisasi teknologi “drone” dan juga meningkatkan produksi “drone” domestik demi menghadapi kendali atau eksploitasi asing.
Selain DJI, produk-produk China lain yang mana masuk pada “Daftar Tercakup” FCC adalah dari Huawei, ZTE, Hytera (produsen transceiver radio dan juga sistem radio), Hikvision, Dahua, AO Kaspersky Lab, China Mobile, China Telecom, Pacific Networks’ lalu ComNet’s, China Unicom.
