DKI Jakarta – Presiden Prabowo Subianto beberapa hari tak lama kemudian secara resmi melantik satu puluh tokoh sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada upacara pelantikan ke Istana Merdeka, Jakarta, Hari Jumat (7/11).
Komisi ini dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008, Jimly Asshiddiqie, yang tersebut juga berlaku sebagai anggota. Pembentukan komisi yang disebutkan berlandaskan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komite Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain Jimly, ada sembilan nama lain yang turut dilantik sebagai bagian dari komisi tersebut.
Rangkaian pelantikan dibuka dengan lantunan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keppres terkait tugas lalu keanggotaan Komisi Reformasi Polri.
Prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan. Presiden mengatur segera pengucapan sumpah yang kemudian disertai seluruh anggota komisi secara bersama-sama di hadapan para tamu undangan.
Lalu, siapa sekadar sosok yang mana dipercaya untuk duduk di Komisi Percepatan Reformasi Polri? Berikut ulasan daftar anggota beserta ilustrasi mengenai pelantikan anggota Reformasi Polri, dirangkum dari beragam sumber.
Daftar anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
Komisi Reformasi Polri diisi oleh para tokoh kunci di bidang hukum, pejabat kabinet, hingga mantan pimpinan institusi kepolisian. Total terdapat sepuluhan anggota yang tersebut resmi dilantik untuk menjalankan program percepatan reformasi dalam tubuh Polri. Susunannya adalah sebagai berikut:
Ketua sekaligus anggota:
1. Jimly Asshiddiqie – Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008
Anggota:
2. Yusril Ihza Mahendra – Menteri Koordinator Lingkup Hukum, HAM, Imigrasi, serta Pemasyarakatan
3. Otto Hasibuan – Wakil Menteri Koordinator Sektor Hukum, HAM, Imigrasi, serta Pemasyarakatan
4. Jenderal (Purn) Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri lalu mantan Kapolri
5. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum
6. Mahfud MD – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2013 lalu Menteri Koordinator Lingkup Politik Hukum lalu Ketenteraman periode 2019-2024
7. Jenderal Listyo Sigit Prabowo – Kapolri aktif
8. Jenderal (Purn) Idham Aziz – Eks Kapolri periode 2019–2021
9. Jenderal (Purn) Badrodin Haiti – Eks Kapolri periode 2015–2016
10. Ahmad Dofiri – Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan serta reformasi kepolisian
Dengan hadirnya para figur yang mana berpengalaman di urusan tata kelola negara lalu kepolisian, pemerintah berharap reformasi Polri dapat berjalan lebih lanjut terarah lalu menciptakan pembaharuan konkret bagi pelayanan keamanan umum dalam Indonesia.
Pelantikan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
Rangkaian pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, kemudian dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden mengenai penetapan anggota Komisi Reformasi Polri yang tersebut baru.
Usai pembacaan keputusan, seluruh anggota komisi mengikuti prosesi pengucapan sumpah jabatan. Presiden Prabowo berdiri pada hadapan merekan untuk mengatur sumpah, yang mana kemudian dihadiri oleh serempak oleh seluruh anggota. Dalam sumpahnya, Presiden mengucapkan:
“Bahwa saya akan setia serta memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Tanah Air tahun 1945, juga akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya untuk bangsa serta Negara,” kata Prabowo kemudian dihadiri oleh oleh para anggota Reformasi Polri.
Selesai mengucapkan sumpah, acara berlanjut dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua Komisi. Setelah seluruh rangkaian prosesi dituntaskan, Presiden Prabowo dengan jajaran pejabat negara memberikan ucapan selamat untuk seluruh anggota Komisi Reformasi Polri.
Sejumlah menteri turut hadir di kesempatan tersebut, antara lain:
1. Menko Polhukam, Djamari Chaniago
2. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
3. Menteri Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
4. Menko Sektor Pangan, Zulkifli Hasan
5. Menko Pembangunan Orang juga Kebudayaan, Pratikno
6. Menteri Luar Negeri, Sugiono
7. Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi
8. Menteri Imigrasi juga Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Pembentukan Komisi Reformasi Polri sendiri merupakan salah satu komitmen Presiden Prabowo di menjawab keinginan masyarakat terhadap pembaharuan sistem lalu kinerja kepolisian. Komisi ini dibentuk untuk menindaklanjuti berubah-ubah tuntutan reformasi internal Polri yang semakin menguat pada penghujung Agustus 2025 lalu.
