DKI Jakarta – Kongres Derajat Tinggi atau KTT G20 tahun ini merupakan momen bersejarah dikarenakan diselenggarakan untuk pertama kalinya di dalam tanah Afrika, berkat kedudukan Afrika Selatan sebagai pemegang Presidensi G20.
Dengan tema utama “Solidaritas, kesetaraan, serta keberlanjutan”, KTT G20 yang dimaksud diselenggarakan pada Johannesburg pada 22—23 November 2025 ini dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.
Dalam sambutannya, Ramaphosa menegaskan bahwa sepanjang Presidensi G20, Afrika Selatan terus berjuang memajukan integritas forum seiring perluasan fokusnya dari kebijakan makroekonomi ke jadwal yang mana lebih lanjut luas, mencakup perdagangan, pembangunan, kesehatan, hingga tantangan global lainnya.
KTT G20 tahun ini dilaksanakan ke masa dinamika global menyibak lunturnya komitmen negara-negara bola terhadap multilateralisme. Perselisihan semakin meruncing, konflik ke beraneka kawasan tak kunjung berakhir, juga ditambah dengan konflik dagang yang dipicu negara adidaya.
Sentimen yang dimaksud pun terlihat dari absennya beberapa jumlah kepala negara dari KTT G20, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tersebut “memboikot” jadwal tersebut, dengan dalih mengecam “pelanggaran HAM” terhadap penduduk dermis putih di dalam Afrika Selatan, sebuah tuduhan yang digunakan oleh pemerintah Afrika Selatan dinilai tak berdasar.
Sebagai negara yang dimaksud berazam menjalankan kebijakan pemerintah luar negeri yang bebas dan juga aktif, Tanah Air bertekad mempertahankan partisipasinya pada KTT G20 tahun ini. Terlebih, Indonesia belum lama ini menyelesaikan amanah sebagai pemegang Presidensi G20 pada 2022.
Ketika Indonesia terus-menerus diwakili kepala negara di pertandingan tingkat pemimpin KTT G20 sejak 2008, tahun ini bermetamorfosis menjadi tidak ada biasa lantaran Presiden Prabowo Subianto justru mengamanahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berangkat mengatur delegasi RI untuk KTT G20 di Afrika Selatan.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memverifikasi bahwa diperkenalkan Gibran menggantikan Prabowo di KTT G20 tahun ini mirip sekali tak bermakna bahwa komitmen Nusantara terhadap G20 mulai luntur.
Presiden pun kekal mengikuti perkembangan pembahasan G20 melalui laporan berkala dari Sherpa (perwakilan) Indonesi pada G20 juga memberikan arahan substantif terkait kedudukan kemudian kepentingan yang dimaksud harus diperjuangkan Nusantara ke tingkat global.
