JAKARTA – Aspirasi rakyat terkait pembekuan kenaikan gaji/tunjangan dan juga pembatalan sarana baru untuk anggota DPR RI harus dipertimbangkan secara matang. Setiap kebijakan harus rasional serta bisa saja dipertanggungjawabkan.
“Apapun yang mana menjadi tuntutan rakyat hari ini harus benar-benar dipertimbangkan. Kaitannya dengan kenaikan maupun tunjangan pada bentuk apapun, harus bisa jadi dirasionalisasikan untuk masyarakat, agar tidak ada terkesan seenaknya juga tanpa dasar yang tersebut jelas,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Tama S Langkun di area Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Baca juga: Instruksikan Anggota Dewan dari Partai Perindo Buka Dialog Transparan, Angela Tanoesoedibjo: Suara Rakyat Harus Didengar
Terkait desakan rakyat agar DPR RI mempublikasikan anggaran secara proaktif, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menegaskan bahwa hal itu bukanlah sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang tak mampu ditawar.
