DKI Jakarta – Indonesi berjanji untuk meningkatkan perannya di mengupayakan isu-isu hak asasi manusia (HAM) dalam tingkat internasional, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Orang (HAM) RI Natalius Pigai pada reuni bilateral dengan Menteri Senior Urusan Hak Asasi Manusia Kamboja sekaligus Ketua Cambodian Human Rights Committee (CHRC), Keo Remy, ke Phnom Penh, Senin.
Menurut siaran pers Kemlu RI, komitmen itu diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan sebuah forum tingkat membesar di dalam bidang HAM se-Asia Pasifik yang digunakan yang tersebut direncanakan berlangsung pada 2026.
“Forum ini digagas sebagai ruang bagi negara-negara Asia-Pasifik untuk memulai pembangunan pemahaman bersama, meningkatkan kualitas kerja sama, juga menguatkan kapasitas institusional di menangani isu-isu HAM,” kata Pigai, seraya meminta-minta partisipasi dan juga dukungan Kamboja untuk forum tersebut.
Selain itu, Menteri HAM RI juga menyampaikan harapan terkait dukungan Kamboja berhadapan dengan pencalonan Indonesi sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2026.
Pigai pun menekankan bahwa eksekutif Negara Indonesia menaruh perhatian besar terhadap keadaan WNI dalam luar negeri, berharap agar kemitraan dapat terus dikembangkan dengan negara tuan rumah pada mana para WNI bekerja untuk memverifikasi hak-hak mereka itu terpenuhi dengan baik.
“Kerja mirip juga kami harapkan di memberikan pelindungan terhadap para pekerja, baik pekerja Indonesia yang dimaksud ada dalam Kamboja, maupun sebaliknya,” tambah Pigai.
Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy menanggapi hal yang disebutkan dengan menegaskan komitmen Kamboja terhadap perdamaian lalu penegakan HAM, lalu menyambut baik upaya Tanah Air pada menguatkan kerja sebanding HAM ke kawasan.
Dalam reuni tersebut, Nusantara dan juga Kamboja menegaskan komitmen merek untuk terus menguatkan kerja identik pada menyokong rencana pelindungan HAM pada kawasan, salah satunya melalui program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia ke bidang HAM.
Pada Hari Jumat (21/11), Kementerian HAM resmi memperkenalkan Satu Informasi HAM menuju integrasi data yang digunakan nantinya akan menjadi jendela bagi masyarakat maupun pemangku kebijakan untuk mengamati keadaan hak asasi di Indonesia.
Data HAM yang tersebut masih tersebar di dalam beraneka kementerian/lembaga nantinya akan disatukan melalui Satu Informasi HAM untuk mewujudkan pengelolaan data HAM yang digunakan terpadu kemudian terintegrasi sebagai dasar pengambilan tindakan lalu kebijakan.
Menurut Pigai, Satu Fakta HAM yang dapat bebas diakses oleh rakyat itu merupakan jendela untuk meninjau penyelenggaraan HAM yang mana dikerjakan oleh negara maupun kondisi juga situasi HAM terkini.
