Ibukota Indonesia – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Minggu, 31 Agustus 2025, mengatur Sidang Kabinet Paripurna pada Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini dilakukan dalam sedang situasi darurat urusan politik kemudian sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR.
Dalam sidang tersebut, disepakati sebagian langkah tegas, termasuk pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang digunakan terlibat kontroversi juga moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Kebijakan ini diambil untuk memulihkan kepercayaan publik.
Presiden juga menekankan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Ia memohonkan kementerian dan juga lembaga membuka akses bagi umum menyampaikan masukan secara damai, namun menegaskan aparat akan bertindak tegas apabila terjadi aksi anarkis. Berikut poin-poin penting dari hasil rapat tersebut.
5 poin penting hasil rapat kabinet Presiden Prabowo 31 Agustus 2025
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa arahan penting usai rapat kabinet pada Minggu, 31 Agustus 2025. Berikut rangkuman poin-poin utama yang digunakan menjadi sorotan:
1. Pimpinan parpol diminta perbuatan tegas anggota DPR yang digunakan sembarangan
Presiden memohonkan pimpinan partai urusan politik bertindak tegas terhadap anggota DPR yang mana menyampaikan pernyataan keliru serta kontroversi. Mulai 1 September 2025, partai dapat mencabut keanggotaan anggota DPR yang digunakan melanggar aturan tersebut.
2. Pemeriksaan perkara Affan harus cepat kemudian transparan
Presiden menegaskan proses pemeriksaan terhadap petugas yang digunakan melakukan pelanggaran di persoalan hukum Affan harus dilaksanakan secara cepat, terbuka, juga dapat diakses publik.
3. Evaluasi tunjangan DPR serta moratorium kunjungan ke luar negeri
Pimpinan DPR diminta mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPR juga memberlakukan moratorium atau penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
4. Semua kementerian/lembaga hingga DPR harus mengungkap ruang aspirasi
Presiden memohon pimpinan DPR kemudian seluruh kementerian/lembaga mengundang tokoh penduduk juga peserta didik untuk berdialog dengan segera juga menerima masukan maupun koreksi secara terbuka.
5. Polisi harus menjadi pelindung masyarakat
Presiden mengingatkan aparat kepolisian untuk fokus melindungi penduduk juga sarana umum yang mana dibangun dari uang rakyat.
Dengan demikian, rapat yang disebutkan menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan rakyat juga memacu kebangkitan perekonomian di area sedang situasi yang mana menantang. eksekutif menilai, tanpa stabilitas, rencana perkembangan dan juga pemulihan sektor ekonomi tiada akan berjalan optimal.
Presiden menghentikan arahannya dengan instruksi agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan. Ia berharap kerja identik antara pemerintah, masyarakat, lalu semua pihak terus diperkuat demi mewujudkan masa depan yang lebih banyak baik, sejahtera, lalu berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di tempat situs web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.
