Ankara – Militer Myanmar membantah telah terjadi membunuh warga sipil pada serangan udara baru-baru ini terhadap sebuah rumah sakit pada negara bagian Rakhine yang mana menewaskan lebih lanjut dari 30 orang, menurut laporan media pemerintah, Sabtu.
Junta militer menyatakan di sebuah pernyataan bahwa rumah sakit umum ke Mrauk-U, yang terletak pada bagian barat negara bagian Rakhine dekat perbatasan Bangladesh, secara resmi ditutup oleh pemerintah pada Juli 2024, menurut harian Global New Light Myanmar.
Harian itu melaporkan bahwa rumah sakit itu resmi ditutup pasca Tentara Arakan (AA) menguasai area yang disebutkan menyusul mundurnya pasukan keamanan akibat bentrokan hebat.
“Teroris AA berlindung ke rumah sakit itu lalu mendirikan kamp mereka, memanfaatkan penampilan rumah sakit sebagai tempat persembunyian,” kata pernyataan itu.
Tentara Arakan (AA), yang mana dibentuk pada 2009, adalah kelompok pemberontak etnis Buddha dari negara bagian Rakhine, Myanmar.
Militer mengkonfirmasi bahwa dia memiliki target bangunan yang dimaksud di serangan udara baru-baru ini, mengeklaim bahwa bangunan itu digunakan oleh AA dan juga kelompok lain sebagai markas.
“Mereka yang tewas atau terluka bukanlah warga sipil, melainkan teroris serta pendukung mereka,” kata junta.
Para Rabu (10/12), setidaknya 33 warga tewas juga 76 luka-luka, salah satunya 27 pada situasi kritis, pasca pasukan junta membom struktur rumah sakit umum pada kota Mrauk-U pada negara bagian Rakhine.
PBB mengutuk serangan udara yang disebutkan pada Kamis (11/12). Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan: “Organisasi Bidang Kesehatan Global melaporkan bahwa ini adalah serangan ke-67 yang tersebut terverifikasi terhadap prasarana keseimbangan pada Myanmar tahun ini.”
Bangladesh mengutuk pemboman
Sementara itu, di sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Bangladesh pada Hari Sabtu (13/12) mengutuk pemboman rumah sakit yang dimaksud kemudian menyatakan keprihatinan berhadapan dengan peningkatan pelanggaran hukum humaniter internasional juga kekerasan baru-baru ini di negara bagian Rakhine.
Bangladesh juga menggarisbawahi pentingnya melindungi warga sipil juga prasarana sipil tanpa membedakan, menekankan bahwa semua komunitas, di antaranya Rohingya serta Rakhine, harus terhindar dari kekerasan.
Bentrokan etnis sudah pernah memperparah krisis kemanusiaan di dalam Myanmar lantaran negara yang disebutkan masih dilanda konflik sipil hampir empat tahun setelahnya kudeta militer Februari 2021.
Pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 2021 menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Kejuaraan Demokrasi Nasional pimpinan Aung San Suu Kyi, kemudian menjerumuskan negara itu ke pada keadaan darurat selama lebih besar dari empat tahun.
Pada Juli, militer mengumumkan pengiriman kekuasaan nominal terhadap pemerintahan sementara yang digunakan dipimpin sipil menjauhi pemilihan yang digunakan direncanakan pada Desember juga Januari, walaupun kepala junta tetap menjadi presiden sementara.
Lebih dari 6.000 pemukim telah dilakukan tewas serta hampir 3 jt khalayak mengungsi akibat pertempuran antara junta lalu kelompok oposisi, menurut para pemantau hak asasi manusia.
