JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, desakan rakyat agar kenaikan pendapatan dan juga tunjangan DPR dibekukan harus dipahami sebagai tuntutan keadilan. Menurutnya, kebijakan badan sebaiknya mencerminkan empati pada kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus dibarengi keterbukaan anggaran secara proaktif untuk memulihkan kepercayaan publik.
Ferry menegaskan, pendapat rakyat adalah prioritas utama. Desakan yang dimaksud menunjukkan keresahan umum terhadap kebijakan yang dianggap tidak ada sejalan dengan realitas perekonomian masyarakat.
Baca juga: Instruksikan Anggota Dewan dari Partai Perindo Buka Dialog Transparan, Angela Tanoesoedibjo: Suara Rakyat Harus Didengar
“Saat rakyat berjuang menghadapi tantangan ekonomi, telah seharusnya duta merekan menunjukkan empati. Anggaran negara harus diprioritaskan untuk inisiatif yang tersebut segera menyentuh kepentingan publik. Kami membantu setiap langkah yang tersebut menempatkan kepentingan rakyat di dalam berhadapan dengan segalanya,” ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (4/9/2025).
Mantan Komisioner KPU RI ini menekankan, transparansi anggaran DPR adalah kunci utama untuk menjawab krisis kepercayaan yang mana kian menguat. Publikasi proaktif mengenai pengaplikasian anggaran diyakininya dapat meredam kecurigaan publik, sekaligus membuka ruang dialog yang sehat dengan masyarakat.
“Protes massa adalah bukti bahwa kurangnya keterbukaan menciptakan krisis kepercayaan yang mana mendalam. Dengan transparansi, kita tunjukkan tidaklah ada yang dimaksud disembunyikan. Kita bangun kembali dialog yang sehat dengan rakyat,” kata Ferry yang tersebut juga Plt Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat ini.
