By Adm1n 
macanbolanews.com JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Pemastian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengatur Monitoring juga Evaluasi Kepesertaan Pemastian Sosial Ketenagakerjaan Bidang Jasa Kontruksi untuk Mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di tempat Provinsi DKI Jakarta. Upaya ini diadakan guna menggerakkan pemerintah wilayah (pemda) pada melakukan percepatan penguatan pengamanan sosial kemudian percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, kolaborasi ini penting di menganalisis percepatan peningkatan cakupan pengaplikasian BPJS Ketenagakerjaan di tempat daerah. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Menurutnya, Kemendagri telah dilakukan menerbitkan Surat terhadap seluruh Gubernur/Bupati/Walikota Nomor 400.5.7/765/Keuda pada tanggal 21 Februari 2025 Hal Perlindungan Keamanan Sosial sebagai Garansi Kecelakaan Kerja (JKK) kemudian Garansi Kematian (JKM) bagi Pekerja Industri Jasa Konstruksi di area Daerah.
“Dalam Surat yang disebutkan ditekankan antara lain Dalam rangka pemberian pemeliharaan jaminan sosial sebagai JKK dan juga JKM bagi Pekerja Bidang Jasa Konstruksi di area Daerah, dan juga guna membantu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Inisiatif Pemastian Sosial Ketenagakerjaan diminta agar pemerintah area memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersebut berlaku sebagai landasan pelaksanaan,” kata Maurits di keterangannya, Hari Senin (28/7/2025).
Maurits menyebutkan hasil monitoring juga evaluasi Kemendagri sama-sama BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 31 Juni 2025 berhadapan dengan kepatuhan dan juga komitmen pemerintah area akan implementasi APBD Tahun Anggaran 2025, khususnya pada jasa proses pembuatan dalam pemerintah tempat (pemda). “Dari total proyek jasa proses pembuatan di area Daerah sebanyak 60.656 kegiatan juga sudah ada mendaftar untuk BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 7.455 proyek jasa proyek konstruksi atau sebesar 12,29% dari total proyek jasa proyek konstruksi dalam Daerah TA 2025,” ujarnya.
Ia mengimbau agar Pemda segera melakukan percepatan pencapaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker). Upaya ini dijalankan guna menguatkan pelindungan bagi pekerja juga menghindari munculnya kelompok rakyat miskin ekstrem baru.
“Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diharapkan peran terlibat pemerintah area di meningkatkan proteksi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sektor Jasa Konstruksi khususnya pada proyek APBD dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang mana berlaku,” kata Maurits.