Ibukota – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatatkan data lebih besar dari 10.000 persoalan hukum kecurangan daring (online scam) melibatkan pelaku WNI berjalan sejak 2020, dan juga tercatat pula perkara yang mana pelakunya beraksi sampai ke Afrika Selatan.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengemukakan bahwa para WNI yang mana terlibat yang dimaksud awalnya hanya sekali berada di Kamboja, tetapi kemudian menyebar ke tujuh negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, dan juga tiga negara pada luar Asia Tenggara.
“Tiga negara yang dimaksud dalam luar Asia Tenggara itu ada di Afrika Selatan, Belarus, lalu juga Uni Emirat Arab, dan juga polanya sama,” kata Judha pada temu media ke Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan bahwa tiada semua dari 10.000 perkara yang dimaksud melibatkan WNI yang mana berubah jadi individu yang terjebak langkah pidana perdagangan khalayak (TPPO), namun ada pula yang digunakan secara sukarela mengambil pekerjaan pada sindikat penyalahgunaan daring.
“Dari 10 ribu pada catatan kami, hanya saja sekitar 1.500-an yang dimaksud merupakan penderita TPPO,” kata Judha, menambahkan.
Iming-iming upah yang dimaksud tinggi diketahui bermetamorfosis menjadi factor utama dari para WNI itu mau terlibat pada penyalahgunaan daring, kata dia. Bahkan, ditemukan persoalan hukum WNI yang tersebut sudah ada bekerja di tempat yang layak ke luar negeri justru beralih ke sektor penggelapan daring lantaran tawaran penghasilan yang dimaksud lebih lanjut tinggi.
Direktur pada Kemlu RI itu juga mengungkapkan adanya pelaku kambuhan yang mengulangi keterlibatannya di aktivitas penipuan daring setelahnya dipulangkan dengan bantuan pemerintah ke RI.
“Contohnya persoalan hukum yang mana ada pada Afrika Selatan itu adalah WNI yang sudah ada pernah kami tangani dari Laos dan juga Kamboja. Kami pulangkan ke Indonesia, tapi merek malah berangkat lagi ke Afrika Selatan melalui negara transit,” kata Judha.
Ia mengakui ada beberapa tindakan hukum pelaku kambuhan yang “terpaksa” kembali berubah jadi pelaku penyalahgunaan daring usai dipulangkan ke Tanah Air akibat menerima ancaman ataupun terjerat utang, apalagi kalau mereka adalah penderita TPPO.
Namun demikian, bagi para pelaku kecurangan daring yang tersebut sukarela memilih pekerjaan tersebut, Judha mengingatkan bahwa merekan dapat dipidana lantaran bekerja pada sektor yang dimaksud dilarang oleh undang-undang dalam Indonesia.
“Terlebih kalau korbannya warga Negara Indonesia juga, tentu kami akan bekerja serupa dengan kepolisian untuk bisa jadi dilaksanakan penangkapan,” kata dia.
