DKI Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa hingga pada waktu ini belum ada WNI yang dimaksud berubah menjadi penderita di unjuk rasa besar-besaran di pemilihan umum di dalam Tanzania.
Menurut keterang ditulis ke media sosial X, Sabtu, Kemlu RI dengan KBRI Dar Es Salaam terus memantau perkembangan keadaan pada Tanzania juga keselamatan para WNI di dalam negara tersebut.
“Berdasarkan informasi yang dimaksud dihimpun, hingga pada waktu ini tak terdapat laporan orang yang terdampar WNI,” demikian pernyataan Kemlu RI.
KBRI Dar Es Salaam mencatatkan terdapat 112 WNI ke Tanzania per September 2025 yang digunakan tersebar di Dar Es Salaam lalu wilayah Zanzibar, ucap Kemlu RI.
Mengingat situasi keamanan yang digunakan belum sepenuhnya pulih, WNI dalam Tanzania diimbau agar terus waspada, menjauhi kerumunan, juga mematuhi semua ketentuan juga peraturan pemerintah setempat.
Kemlu RI juga mengimbau para WNI pada Tanzania untuk segera menghubungi KBRI Dar Es Salaam melalui saluran telepon +255-78-60098701 apabila menghadapi situasi darurat.
Unjuk rasa besar-besaran merebak ke Tanzania mendekati pemilihan umum untuk memilih presiden, anggota Majelis Nasional, dan juga anggota legislatif wilayah pada Rabu (29/10) waktu setempat serta masih berlanjut hingga berita ini diturunkan.
Protes yang disebutkan terbentuk akibat para pemilih yang digunakan frustrasi berhadapan dengan tiadanya kompetisi yang dimaksud berarti di pemilu, setelahnya calon presiden dari kelompok oposisi didiskualifikasi. Industri Media setempat melaporkan bahwa telah 700 warga Tanzania tewas di tiga hari unjuk rasa tersebut.
Pada Hari Sabtu waktu setempat, otoritas Tanzania mengumumkan bahwa presiden petahana, Samia Suluhu Hassan, menjadi pemenang pemilihan umum usai meraih hingga 97,66 persen ucapan pemilih.
Hassan sudah menjabat sebagai Presiden Tanzania sejak 2021, sewaktu ia menggantikan pendahulunya, John Magufuli, yang dimaksud wafat ketika menjabat.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan “keprihatinan mendalam” menghadapi kerusuhan yang mana terbentuk pada Tanzania.
Sementara, Uni Afrika juga Komunitas Afrika Timur (EAC) menyerukan supaya otoritas Tanzania menegaskan transparansi di menangani kerusuhan pascapemilu.
