Tokyo – Kenaikan permukaan laut menguatkan kegelisahan lama mengenai pencemaran nuklir dalam Kepulauan Marshall.
Kondisi yang dimaksud membuat seruan dari para pemimpin setempat agar negara-negara penghasil emisi besar bertanggung jawab mengatasi pembaharuan iklim.
Negara kepulauan kecil serta merdeka di dalam Pasifik itu, yang miliki 29 atol dataran rendah lalu lebih besar dari 1.000 pulau, salah satunya negara paling rentan terhadap kenaikan permukaan air laut.
Para ilmuwan memprediksi bahwa permukaan laut sanggup naik sekitar 2 meter pada 2100, menyebabkan banjir lebih besar lama, juga mempercepat erosi yang tersebut sudah ada mengubah garis pantai.
Kepulauan itu menjadi lokasi pengujian nuklir skala besar di era Perang Dingin oleh Amerika Serikat.
Riwayat itulah yang tersebut membuatnya mewarisi kontaminasi nuklir dan juga memulai pertanyaan persoalan langkah-langkah yang digunakan diambil untuk membuang kemudian menyegel substansi radioaktif dengan aman.
Kekhawatiran yang disebutkan pada masa kini kian meningkat lantaran permukaan air laut diperkirakan akan segera menenggelamkan kubah beton yang mana dirancang untuk menampung sisa-sisa unsur radioaktif itu.
Di Majuro, ibu kota negara itu, dampak kenaikan permukaan laut dapat dilihat setiap hari. Jalan utama di dalam bagian barat bandara berada dalam jalur tanah tipis dengan laut dalam kedua sisi, menyempit hingga sekitar 15 meter pada waktu air pasang.
Air laut merembes melalui tembok serta meluap ke trotoar yang digunakan menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga.
“Tentu hanya ini menakutkan, tetapi tak ada yang mana sanggup kami lakukan,” kata Kamje Kaisha, pribadi tukang kayu setempat.
Erosi bertahun-tahun telah dilakukan menghilangkan pantai yang dulunya berfungsi sebagai penyangga alami, meninggalkan akar pohon-pohon besar yang dimaksud terbuka, dan juga mengancam rumah-rumah dalam tepi pantai.
Keluarga Marshallese secara tradisional memakamkan kerabat dekat laut, mencerminkan hubungan merek dengan samudra.
Hilangnya daratan juga mengganggu praktik budaya. Penduduk setempat biasa memakamkan kerabat merekan ke dekat laut, yang tersebut mencerminkan hubungan erat merekan dengan samudra.
Namun, kenaikan air laut sudah menenggelamkan puluhan makam di beberapa dekade terakhir, sehingga beberapa keluarga terpaksa meninggalkan makam atau memindahkannya tambahan berjauhan ke daratan.
“Kami adalah negara (yang menghasilkan) lebih lanjut sedikit emisi karbon, tetapi negara-negara besar menyumbang banyak,” kata pemilik tanah John Zedkaia.
“Saya pikir mereka itu benar-benar perlu meningkatkan upaya, oleh sebab itu sebentar lagi kami akan menjadi salah satu negara pertama (yang) tenggelam.”
Ancaman iklim diperparah oleh warisan uji senjata nuklir AS. Pada 1946–1958, Amerika Serikat melakukan 67 uji bom atom di kepulauan itu, meninggalkan cemaran radioaktif yang tersebut luas.
Pada akhir 1970-an, kelompok pembersih mengakumulasi sekitar 100.000 yard kubik tanah tercemar juga 6.000 yard kubik puing radioaktif dari bekas posisi uji dalam Atol Enewetak juga menempatkannya di dalam kawah tanpa lapisan pelindung pada Pulau Runit.
Lokasi itu kemudian disegel dengan kubah yang terbuat dari 357 lapisan beton serta dikenal sebagai Kubah Runit.
Laporan Departemen Energi Negeri Paman Sam 2024 menyimpulkan bahwa walaupun pembaharuan iklim terjadi, diantaranya skenario keruntuhan kubah pada 2090, paparan radiasi akan permanen rendah lalu bukan berdampak pada kesejahteraan publik.
Namun, penduduk setempat masih khawatir, terlebih kenaikan permukaan laut semakin mendekati kubah tersebut.
Senator Enewetak Jack Ading meragukan jaminan dari pemerintah AS. Dia mengatakan, akibat kubah itu dibangun tanpa lapisan dasar, bisa saja sekadar telah terjadi muncul kebocoran yang digunakan mencemari biosfer laut sejak lama.
Sekitar separuh dari 200 penduduk Enewetak sudah pernah pindah ke Hawaii atau Majuro untuk mencari tempat yang tambahan tinggi kemudian layanan kesejahteraan yang digunakan tambahan baik, kata Ading.
Pada COP30 pada Brazil, Kepulauan Marshall mengangkat isu warisan nuklir Negeri Paman Sam di konteks keadilan iklim yang mana lebih besar luas.
Namun, ketidakhadiran Negeri Paman Sam sebagai negara penghasil gas rumah kaca terbesar kedua di dalam bumi menciptakan sejumlah penduduk Marshall frustrasi.
Pernyataan terbaru Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump, yang memerintahkan dilanjutkannya uji nuklir tanpa menyampaikan lokasinya, semakin mengusik rakyat yang digunakan masih hidup dengan konsekuensi pengujian masa lalu.
Direktur Institut Nuklir Kepulauan Marshall Kenneth Kedi mengungkapkan dua tantangan terbesar negara itu — inovasi iklim lalu ketidakadilan nuklir —semakin saling berkaitan.
Ia memberi peringatan negara-negara Pasifik lainnya untuk mengambil bagian takut dengan mengemukakan “tidak ada tembok laut pada berada dalam samudra” yang digunakan mampu menghindari penyebaran bahaya nuklir.
(1 yard sekitar 0,9 meter)
