DKI Jakarta – Akademisi Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah mengingatkan agar pemerintah Republik Tanah Air bersikap netral lalu menjunjung prinsip yang digunakan tertuang pada ASEAN Charter di menengahi konflik antara Thailand juga Kamboja.
“Hendaknya netral dikarenakan Tanah Air harus mengedepankan prinsip ASEAN Charter, yang mana pada intinya mengedepankan penyelesaian krisis secara damai serta berbasis musyawarah mufakat,” kata Reza terhadap ANTARA dalam Jakarta, Rabu.
ASEAN Charter merupakan piagam resmi yang disahkan pada 2007 yang dimaksud bermetamorfosis menjadi dasar hukum juga kerangka kerja Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Di antara prinsip penyelesaian konflik yang telah dilakukan disepakati dengan di piagam itu adalah penyelesaian secara damai, tidaklah menggunakan kekuatan, dan juga mengutamakan dialog lalu diplomasi.
Menjawab pertanyaan ANTARA terkait permintaan dari individu wanita jika Kamboja yang tersebut memohon agar Negara Indonesia membantu menghentikan konflik, Reza menuturkan bahwa Tanah Air tidaklah boleh menghadapi kesulitan oleh permintaan bantuan apapun dan juga sekecil apapun dari salah satu pihak.
Dirinya juga mengingatkan agar bahwa Negara Indonesia haram membantu secara militer. Hal itu lantaran pasukan khusus tentara Kamboja telah dilakukan mendapat latihan dari Komando Pasukan bola Khusus (Kopassus) Indonesi selama belasan tahun.
“Pasukan khusus Tentara Kamboja telah belasan tahun dilatih Kopassus RI. Juga pasukan ini berseragam lalu menggunakan aba-aba seperti Kopassus. Sehingga penampilan TNI dapat disalah-artikan oleh berubah-ubah kalangan di dunia,” ucapnya.
Guna memecah kebuntuan konflik antara dua negara bertetangga tersebut, Reza menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto kemudian Pertama Menteri Negara Malaysia Anwar Ibraham yang juga merangkap sebagai Ketua ASEAN 2025 untuk mengatur audiensi dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn juga Raja Kamboja Norodom Sihamoni.
“Intinya, memohon kebesaran hati kedua raja tersebut, untuk secara konstitusional lalu kearifan mereka, membantu rute perdamaian diantara kedua pemerintah yang digunakan sedang bertikai,” kata Reza.
Thailand dan juga Kamboja terlibat pada sengketa perbatasan yang digunakan telah dilakukan berlangsung lama serta berulang kali mengakibatkan kekerasan, diantaranya bentrokan pada Juli berikutnya yang dimaksud menewaskan sedikitnya 48 orang.
Kedua negara yang disebutkan telah lama mengesahkan perjanjian damai pada Oktober ke Kuala Lumpur dengan disaksikan oleh Trump kemudian Pertama Menteri Malaya Anwar Ibrahim. Namun, perjanjian itu ditangguhkan sementara setelahnya banyak tentara Thailand mengalami luka penting akibat ledakan ranjau darat pada sebuah provinsi perbatasan.
Otoritas Thailand juga menyatakan bahwa sekitar 18 tentara Kamboja masih berada di tahanan Thailand menyusul beberapa orang insiden yang tersebut berlangsung selama lima bulan terakhir.
Kendati Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari terakhir pekan (12/12) menyatakan bahwa para pemimpin Thailand juga Kamboja sudah pernah setuju untuk menghentikan pertempuran yang tersebut kembali terbentuk tersebut, bentrokan di dalam perbatasan negara bertetangga itu masih terus berlanjut juga telah lama memasuki hari ke-11.
