Seoul – Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young pada Hari Jumat menyatakan bahwa kementeriannya berencana mendiskusikan upaya pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara guna menguatkan pertukaran lalu kerja identik antar-Korea juga multilateral.
“Untuk menguatkan pertukaran lalu kerja sejenis antar-Korea lalu multilateral, (kementerian) berencana mengkaji kemudian mengupayakan pelonggaran sanksi,” kata Chung seperti dikutipkan oleh kantor berita Yonhap.
Ada beberapa argumen yang tersebut menyerukan penguatan sanksi terhadap Korea Utara, tetapi, secara realistis, sanksi terhadap Pyongyang dinilai telah tak efektif, imbuh menteri tersebut.
Chung menambahkan bahwa sebagian besar perdagangan luar negeri Korea Utara, khususnya dengan China, pada masa kini sebagian dijalankan pada luar kendali yang tersebut efektif, sementara Pyongyang menganggap sanksi itu sendiri sebagai tindakan yang mana paling bermusuhan.
Dia juga mengutarakan bahwa Korut memandang upaya untuk melakukan dialog dengannya sambil permanen memberlakukan sanksi sebagai hal yang tidak ada dapat diterima.
Selain itu, Chung menyebutkan perlunya menciptakan mekanisme kegiatan keuangan guna memfasilitasi perdagangan luar negeri Korea Utara bahkan dalam berada dalam pemberlakuan sanksi.
Dia berbicara tentang perlunya memulai pembangunan sistem yang digunakan memungkinkan Korut untuk mengimpor barang-barang yang tersebut dibutuhkan, seperti barang-barang pokok, hasil kebersihan, atau obat-obatan, sebagai imbalan menghadapi ekspor sumber daya mineral serta logam tanah jarang, dengan pembayaran transparan yang mana dikerjakan ke account yang mana dapat dilacak.
