Ibukota – Presidensi G20 Afrika Selatan berlangsung, ketika bumi menghadapi sejumlah krisis yang tumpang tindih, satu di antaranya pembaharuan iklim, kesenjangan, kemiskinan, kelaparan, pengangguran, pembaharuan teknologi, dan juga ketidakstabilan geopolitik.
Penyelenggaraan Forum Taraf Tinggi (KTT) G20 yang mana diselenggarakan di Johannesburg Expo Centre (NASREC), Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025 berubah menjadi yang digunakan pertama di Daratan Afrika, sekaligus melanjutkan estafet kepemimpinan Indonesia (2022), India (2023), juga Brazil (2024).
G20 terdiri dari 19 negara, di antaranya Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, serta Amerika Serikat dan juga dua badan regional, yaitu Uni Eropa (EU) lalu Uni Afrika (AU).
Anggota G20 mencakup ekonomi-ekonomi utama dunia, mewakili 85 persen produk-produk domestik bruto global, lebih lanjut dari 75 persen perdagangan internasional, juga sekitar dua pertiga populasi dunia.
Tema juga topik utama
Untuk mengatasi polikrisis global, Afrika Selatan mengusung tema “Solidaritas, Kesetaraan, Keberlanjutan” untuk Presidensi G20. Solidaritas memungkinkan terciptanya masa depan yang digunakan inklusif lalu berpusat pada manusia. Dengan menjunjung kesetaraan, G20 menggerakkan perlakuan adil kemudian kesempatan yang mana sebanding bagi semua, tanpa memandang latar belakang apa pun.
Sementara itu, keberlanjutan menuntut G20 untuk memenuhi permintaan ketika ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.
Hasil lalu prioritas tingkat membesar di tema ini merupakan inti dari mandat awal G20 untuk memasarkan pertumbuhan yang digunakan kuat, berkelanjutan, seimbang, juga inklusif.
KTT G20 Afrika Selatan berfokus pada tiga pembukaan utama yang mana mengeksplorasi beragam tantangan global. Sesi pertama mengeksplorasi isu dunia usaha berkelanjutan, peran perdagangan juga keuangan di penyelenggaraan dan juga permasalahan utang di negara-negara berkembang.
Sesi kedua berfokus pada pengerjaan bola yang tangguh, yang mana mencakup isu kebencanaan, inovasi iklim, transisi energi berkeadilan, juga sistem pangan.
Sementara itu, sesi ketiga mengkaji isu pekerjaan layak dan juga tata kelola kecerdasan buatan (AI) juga mineral kritis yang dimaksud menjadi usulan juga fokus kepentingan Tanah Air pada perjumpaan kali ini.
Diplomasi Indonesia
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengatur delegasi RI di dalam KTT G20 Afrika Selatan.
Indonesia terus menyuarakan reformasi tata kelola global, penguatan representasi negara berkembang, lalu memainkan peran konstruktif pada diplomasi di dalam antara negara-negara Selatan Global.
Di hadapan puluhan pemimpin dunia, Wapres Gibran menyampaikan bahwa tidaklah ada metode terbaik untuk penyelenggaraan negara, sehingga setiap negara miliki cara sendiri untuk melaksanakan pembangunannya.
Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri lantaran tidaklah ada satu model yang mana cocok untuk semua. Tidak ada yang dimaksud namanya metode terbaik.
Indonesia meyakini perkembangan global tidaklah hanya saja harus kuat, tetapi juga adil lalu inklusif, untuk memajukan setiap bangsa.
Lebih lanjut, Indonesi menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, namun harus ada ambisi lebih tinggi sangat untuk menghentikan kesenjangan juga mengupayakan adaptasi, mitigasi, juga transisi yang dimaksud adil kemudian setara.
“Dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih besar mudah-mudahan diakses, terprediksi, serta setara, teristimewa bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, serta mekanisme transisi hijau,” kata Wapres.
Pemerintah Nusantara mengalokasikan lebih tinggi dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp41 triliun) per tahun, untuk menyokong UMKM hijau, asuransi pertanian, lalu infrastruktur berketahanan iklim.
Sebelumnya, Wapres juga mengumumkan kebijakan bebas visa sama-sama untuk warga Afrika Selatan yang dimaksud masuk ke Indonesia, maupun sebaliknya, di Indonesia-Afrika pimpinan Forum.
Kebijakan itu sebagai hasil nyata dari perjumpaan Presiden Prabowo Subianto lalu Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Oktober 2025.
