macanbolanews.com JAKARTA – Sinergi lintas kementerian juga lembaga pemerintah diperlukan di proses perumusan kebijakan berbasis data. Hal itu dinilai penting pada memperkuat reformasi dalam bidang politik, hukum, dan juga reformasi birokrasi.
Namun pada kenyataannya, masih ditemukan adanya ego sektoral atau fragmentasi kebijakan di dalam mana setiap kementerian lalu lembaga pemerintah menciptakan kebijakan sendiri-sendiri yang dimaksud menyebabkan tumpang tindihnya kebijakan. Selain itu juga silo mentality antarsektor menyebabkan regulasi kurang optimal serta berdampak luas bagi masyarakat.
Hal ini diungkap Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq pada waktu launching Legal Policy Hub dan juga Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara LAN juga Kementerian Hukum (Kemenkum) pada Graha Pengayoman, Kementerian Hukum (Kemenkum).
Baca juga: Kerjasama Pemimpin Birokrasi serta Regulasi Hebat Kunci Penting Terwujud Proyek MBG
“World Economic Diskusi secara spesifik menyebutkan regulasi pada Indonesia cenderung berubah-ubah serta tidak ada adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi pemerintah,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).
