Kuala Lumpur – Kementerian Luar Negeri Negara Malaysia memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran Tanah Melayu pada Pertemuan Keselarasan Internasional di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin, 13 Oktober 2025.
Kemlu Negara Malaysia menyatakan sebanyak-banyaknya 24 negara telah terjadi diundang hadir ke Forum tersebut. Penyelenggara dengan (Amerika Serikat juga Mesir) mengundang negara-negara itu berdasarkan dukungan penuh atau teguh mereka terhadap Rencana Keselarasan setelahnya diberitahukan pada 29 September 2025.
Sementara Tanah Melayu bukan mengambil sikap demikian, atau tidak ada segera menggalang penuh rencana perdamaian tersebut.
“Hal ini dikarenakan kami meyakini bahwa Rencana Damai juga harus memuat prinsip dan juga aspek yang dimaksud telah terjadi kerap kami tekankan selama bertahun-tahun terkait kepentingan rakyat Palestina,” demikian penjelasan Kemlu Negara Malaysia di pernyataan pada Kuala Lumpur, Selasa.
Kemlu Tanah Melayu menyatakan prinsip serta aspek ini mencakup jaminan pemeliharaan bagi rakyat Palestina, bantuan kemanusiaan segera untuk rakyat Palestina, berakhirnya pendudukan negeri Israel melawan Palestina, dan juga pembentukan Negara Palestina yang merdeka.
Aspek-aspek ini dinilai sangat penting bagi perdamaian abadi dalam kawasan Asia Barat, lalu Malaya akan terus memperjuangkan aspek-aspek tersebut.
Malaysia menyatakan menyambut baik rencana perdamaian lalu juga perjanjian gencatan senjata tahap pertama antara kelompok Hamas serta negara Israel pada 9 Oktober 2025.
Namun, Tanah Melayu mengambil sikap dengan sangat hati-hati serta menganggap perjanjian yang disebutkan sebagai langkah awal untuk mengakhiri pembunuhan puluhan ribu warga Palestina, kelaparan, dan juga kehancuran yang tersebut disebabkan oleh konflik negeri Israel di dalam Gaza.
“Kami mengetahui bahwa negeri Israel dan juga Hamas, dua pihak yang tersebut secara dengan segera terdampak oleh tahapan perdamaian ini, tiada hadir di Pertemuan Internasional,” demikian penjelasan Kemlu Malaysia.
