DENPASAR – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya sinergi antara pemenuhan gizi kemudian pemeliharaan lingkungan pada waktu meninjau dengan segera Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda di dalam Denpasar, Bali, Hari Sabtu (13/9/2025). Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa Rencana Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
SPPG Polda pada waktu ini mampu menyediakan 3.577 porsi makanan setiap hari bagi sembilan penerima manfaat, mulai dari posyandu hingga sekolah menengah atas. Rencana ini dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari kemudian telah dilakukan menerapkan langkah ramah lingkungan antara lain pemanfaatan wadah makanan guna ulang, pembatasan plastik sekali pakai, juga pengurangan menu yang tersebut berpotensi memunculkan sampah organik.
Baca juga: Video Proyek MBG juga Kopdes Merah Putih Muncul dalam Bioskop, Istana: Hal yang Lumrah
Hanif mengatakan, integrasi pengelolaan sampah kemudian limbah di layanan gizi harus menjadi standar utama. “Ada dua hal pokok yang harus kita tangani yakni sampah padat kemudian limbah domestik. Potensial sampah dari layanan ribuan orang per hari dapat sangat besar, sehingga pengelolaannya harus dijalankan dengan benar agar tak menjadi beban lingkungan,” katanya.
Dalam kesempatan ini, beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas lingkungan Bali sebagai wajah Indonesia dalam mata dunia. “Konversi lahan wajib disudahi. Bali harus kita jaga sebaik-baiknya. Proyek gizi seperti MBG ini akan semakin kuat bila berjalan seiring dengan pemeliharaan lingkungan serta praktik sektor ekonomi sirkular,” ungkapnya.
Melalui pendekatan ini, kegiatan Makan Bergizi Gratis bukan semata-mata meningkatkan kemampuan fisik dan juga pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menghadirkan solusi nyata di pengelolaan sampah, penguatan ekonomi lokal, dan juga pelestarian lingkungan.
Sinergi gizi juga lingkungan ini diharapkan menjadi model perkembangan berkelanjutan yang digunakan sejalan dengan jadwal nasional pada mengatasi persoalan gizi, lingkungan, juga kesejahteraan masyarakat.
