PBB – Dewan Security serta Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Rabu mengadopsi resolusi kembar tentang tinjauan arsitektur pengerjaan perdamaian PBB tahun 2025.
Dewan Ketenteraman mengadopsi Resolusi 2805 dengan pendapat bulat, sementara Majelis Umum mengadopsi resolusi yang digunakan hampir identik tanpa pemungutan suara.
Kedua resolusi yang dimaksud menegaskan bahwa tinjauan 2025 terhadap arsitektur konstruksi perdamaian PBB bertujuan untuk meningkatkan implementasi lalu dampak kegiatan penyelenggaraan perdamaian PBB dalam tingkat lapangan.
Sembari menegaskan kembali bahwa pembangunan, perdamaian dan juga keamanan, dan juga hak asasi manusia saling terkait serta saling menguatkan satu identik lain, kedua resolusi itu mengakui bahwa berinvestasi di pencegahan konflik merupakan solusi yang tersebut sangat hemat biaya dan juga menyelamatkan nyawa, yang dimaksud menstabilkan perekonomian juga mengempiskan permintaan akan respons militer yang mahal.
Kedua resolusi yang disebutkan menegaskan kembali bahwa negara-negara anggota PBB memikul tanggung jawab utama untuk mengurangi konflik serta mendirikan perdamaian dan juga menangani akar penyebab kekerasan maupun konflik ke negara dia masing-masing.
Kedua resolusi itu memohonkan Komisi Pembangunan Damai (Peacebuilding Commission/PBC) untuk menetapkan acara kerja tahunan yang dimaksud terperinci, dapat diprediksi, lalu fleksibel yang digunakan mencerminkan isu-isu spesifik negara, regional, serta tematik, dan juga berfungsi sebagai platform digital untuk membantu negara-negara anggota, berhadapan dengan permintaan mereka, di meningkatkan kekuatan upaya pengerjaan perdamaian dan juga pemeliharaan perdamaian nasional mereka, diantaranya melalui penyelenggaraan kapasitas.
Resolusi kembar yang disebutkan memohon PBC untuk menguatkan dampaknya melalui perbuatan lanjut, pemantauan, dan juga penilaian secara rutin terhadap implementasi hasil kerjanya, juga melalui bervariasi modalitas keterlibatan dengan para pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, kedua resolusi yang disebutkan memohonkan PBC untuk terus meninjau metode kerja lalu praktiknya, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pada melaksanakan mandatnya, dan juga dampaknya di memperkuat perkembangan perdamaian maupun pemeliharaan perdamaian.
Kedua resolusi itu menyokong negara-negara anggota untuk menguatkan kapasitas Kantor Support Pembangunan Damai (Peacebuilding Support Office) menggunakan sumber daya yang tersebut ada, atau melalui pendanaan sukarela.
“Pekan konstruksi perdamaian” tahunan akan dilaksanakan setiap Juni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya konstruksi perdamaian kemudian pemeliharaan perdamaian PBB.
Tinjauan tahun ini bermetamorfosis menjadi tinjauan tahunan keempat sejak pembentukan arsitektur pengerjaan perdamaian PBB pada 2005. Kedua resolusi kembar yang disebutkan menyerukan peninjauan komprehensif tambahan lanjut tentang pembangunan perdamaian PBB pada 2030.
