JAKARTA – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Bumi menegaskan, korupsi masih menjadi persoalan struktural yang tersebut akut di hidup hidup sebagai bangsa lalu bernegara. Berdasarkan data resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat 108 perkara korupsi pada tahun 2024 kemudian 35 persoalan hukum korupsi sepanjang tahun 2025 hingga bulan Agustus yang tersebut telah terjadi diproses secara hukum.
Menurut PPI Dunia, fakta ini menunjukkan betapa korupsi masih mengakar kuat pada institusi negara, sekaligus memperdalam jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah maupun lembaga legislatif sebagai duta rakyat.
“Krisis kepercayaan yang dimaksud semakin diperparah dengan kebijakan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebagaimana tertuang pada Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024,” ungkap pernyataan tertoreh PPI Dunia.
PPI Planet menekankan, “Kebijakan ini dinilai tiada mempertimbangkan kondisi objektif rakyat yang digunakan berada dalam menghadapi beban dunia usaha akibat kenaikan PPN sebesar 12%, peningkatan Pajak Bumi juga Bangunan di tempat banyak daerah, juga 42.385 perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.”
PPI Planet menilai kebijakan ini tiada hanya saja tiada etis, melainkan juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial kemudian semangat pengabdian untuk rakyat.
“Akumulasi kekecewaan umum kemudian terwujud di bentuk aksi damai pada 25–28 Agustus 2025 yang menyuarakan tuntutan melawan keadilan, transparansi, kemudian akuntabilitas penyelenggaraan negara. Namun demikian, alih-alih dijamin serta difasilitasi, kebebasan berpendapat yang mana dilindungi konstitusi justru direspons dengan tindakan represif,” tegas pernyataan PPI Dunia.
