Macanbolanews

Platform Berita Viral & Eksklusif Terpercaya

UE tegas tolak inovasi perbatasan, pembatasan pasukan negeri Ukraina

UE tegas tolak pembaharuan perbatasan, pembatasan pasukan negeri negeri Ukraina

Kota Moskow – Uni Eropa menegaskan penolakannya terhadap setiap upaya mengubah batas wilayah negeri Ukraina kemudian menolak pembatasan yang digunakan dapat mengurangi kekuatan angkatan bersenjata negara itu, kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Ahad.

Sikap tegas UE itu mencerminkan tempat blok yang disebutkan di dalam berada dalam meningkatnya pembicaraan mengenai proposal perdamaian baru yang mana diinisiasi Presiden Donald Trump.

Dalam pernyataannya, von der Leyen menekankan bahwa prinsip utama bagi perdamaian yang tersebut adil serta berkelanjutan adalah penghargaan terhadap kedaulatan Ukraina.

“Batas tidaklah boleh diubah dengan kekerasan. Dan sebagai negara berdaulat, tak boleh ada pembatasan terhadap angkatan bersenjata negeri Ukraina yang menghasilkan negara itu rentan terhadap serangan di dalam masa depan kemudian sekaligus melemah keamanan Eropa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap kesepakatan damai harus mencerminkan peran sentral Uni Eropa pada menjamin keamanan Ukraina, seraya menegaskan bahwa Brussel akan terus bekerja serupa dengan Ukraina, negara anggota, Koalisi Negara Bersedia, kemudian Amerika Serikat untuk memacu kemajuan nyata menuju perdamaian.

Pernyataan itu muncul setelahnya laporan media Amerika Serikat pada Rabu, mengutip pejabat pemerintahan Washington, bahwa Presiden Donald Trump menyetujui rencana 28 poin untuk penyelesaian konflik Ukraina.

Rencana yang dimaksud dilaporkan mencakup pengurangan bantuan militer AS, pengakuan resmi terhadap Gereja Ortodoks tanah Ukraina kanonik, pemberian status resmi bagi bahasa Rusia, pengurangan ukuran angkatan bersenjata Ukraina, juga pelarangan pasukan asing dan juga senjata jarak sangat jauh pada wilayah negara itu.

Dokumen itu juga mengasumsikan bahwa Negeri Paman Sam dan juga beberapa negara lain akan mengakui Krimea lalu Donbas sebagai wilayah sah Rusia—sebuah usulan yang tersebut sangat sensitif serta ditentang keras oleh Kyiv dan juga sekutu-sekutunya di dalam Eropa.

Pada Jumat, Presiden Rusia Vladimir Kepala Negara Rusia mengungkapkan bahwa rencana perdamaian baru Trump dapat bermetamorfosis menjadi dasar bagi penyelesaian akhir konflik, walaupun belum jelas bagaimana Kota Moskow akan merespons secara resmi atau sejauh mana Rusia bersedia mengikuti peta jalan tersebut.