By Adm1n 
macanbolanews.com BANDUNG – Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universtas Padjadjaran (PSKN FH Unpad) mengatur diskusi bertema Dialog Resisting Authoritarianism in Indonesia and Hungary: Youth, Parliament, and Democratic Alliances. Diskusi dilaksanakan dalam Gedung FH Unpad, Jalan Dipatiukur, Perkotaan Bandung, Jawa Barat, Hari Jumat (25/7/2025).
Tema ini diangkat didasari oleh kegagalan demokrasi yang tersebut terjadi pada berbagai negara, teristimewa Indonesia dan juga Hungaria.
Baca juga: Pemuda Perindo Merayakan Hari Anak Nasional Bareng Warga Petamburan
Forum diskusi yang dimaksud menghadirkan tiga narasumber, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo lalu mantan komisioner KPU RI Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah MSi.
Kemudian, Constitutional Law Professor Unpad Prof Susi Dwi Harijanti SH LLM; lalu Bernadett Szél PhD, mantan anggota parlemen Hungaria periode 2012-2022, peneliti dari Taiwan Fellow at Sochow University, serta Prime Ministerial Candidate from the LMP–Hungarian Green Party.
Sejumlah peserta didik kegiatan studi Hukum Tata Negara (HTN) FH Unpad juga hadir di diskusi yang dilakukan secara hybrid, online juga offline, juga disiarkan secara dengan segera melalui channel YouTube Departemen HTN Unpad itu. Para pelajar pun terlibat terlibat pada sesi tanya jawab.
Baca juga: Dorong Sekolah Gratis di dalam Tapanuli Utara, Pimpinan Daerah Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat Audiensi dengan Kemensos
Narasumber terlibat diskusi mendalam terkait peluncuran rezim otoritarian kemudian peran berbagai elemen, seperti pemuda, oposisi, serta rakyat sebagai kesatuan aliansi demokratis bersama-sama melakukan perlawanan terhadap pemerintahan otoriter.
Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, forum dialog ini sangat penting. Dari dialog ini, kontestan mampu menggali informasi, pemahaman kemudian pengetahuan tentang otoriterianisme dalam Indonesia serta Hungaria.
Dia menyatakan bahwa yang digunakan menarik adalah dialog ini membicarakan tentang kegagalan demokrasi di area Indonesia. Dilihat dari berbagai perspektif serta data, memang benar kegagalan demokrasi itu sedang terjadi.
“The Economicst Intelligence Unit meliris data nilai indeks demokrasi di tempat Indonesia hanya saja 6,44. Hal ini turun dari 2023-2024. Kedudukan Indonesia berada di tempat 56 (dari total 167 negara). Ini adalah artinya, Indonesia mengalami keterpurukan dengan kategori flawed democracies atau demokrasi cacat,” kata Ferry.
Karena itu, ujar Ferry, diskusi ini menarik pada upaya agar demokrasi pada Indonesia tidaklah terus mengalami kemunduran. “Harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Menurut Ferry, demokrasi di dalam Indonesia sebenarnya berjalan, dari aspek pemilihan umum (pemilu), kelembagaan, proses pemenuhan hak-hak dasar rakyat, hingga check and ballance.
Namun, tutur Ferry, demokrasi di tempat Indonesia masih mengalami hal-hal yang tersebut dikatakan orang sebagai sebuah kemunduran. Seperti, isu-isu demokrasi lalu non-goverment organization (NGO) pro-demokrasi dilemahkan.
Ferry menuturkan, di kondisi ini, partai urusan politik harus betul-betul kuat melaksanakan fungsi check and ballance. Partai urusan politik harus berperan menjadi institusi utama di menghidupkan demokrasi. Begitu juga legislatif.
“Ruang-ruang pemilihan umum harus betul-betul dibuka, melibatkan rakyat secara lebih lanjut aktif. Sehingga tidak ada masuk pada wilayah authoritarianisme serta oligarki. Sekarang kan sedang dibuka ruang untuk revisi UU Pemilu, saya pikir ini penting dibuka agar kegagalan demokrasi tidaklah terus terjadi,” tutur Ferry.