Ibukota – Menteri Komunikasi dan juga Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendirikan tata kelola pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dimaksud inklusif.
"Indonesia percaya bahwa tata kelola Kecerdasan Buatan harus berbasis keadilan, inklusivitas, lalu keamanan," katanya pada Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries di area event AI Action Summit yang berlangsung dalam Paris, Prancis, Hari Minggu (9/2) waktu setempat.
"Kami ingin menjamin bahwa kebijakan Artificial Intelligence global tak cuma mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara mengalami perkembangan seperti Indonesia," kata Meutya sebagaimana diambil pada keterangan pers kementerian dalam Jakarta, Senin.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pendekatan inklusif pada tata kelola Teknologi AI global, sejalan dengan tema utama pertemuan, GPAI's Role in Building Inclusive Global Governance of AI.
Indonesia memperkuat penguatan koordinasi internasional di pengembangan Teknologi AI yang digunakan berorientasi pada kepentingan rakyat dan juga kesejahteraan sosial.
"AI adalah kekuatan revolusioner pada sektor ekonomi global, tetapi kita harus memverifikasi bahwa tak ada negara yang dimaksud tertinggal di revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan bergerak di diskusi kebijakan Teknologi AI global untuk menjamin Kecerdasan Buatan yang digunakan aman, etis, kemudian inklusif bagi semua," kata Meutya.
Dia menyampaikan bahwa Indonesia menggerakkan kebijakan Teknologi AI berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, juga keamanan dan juga penyelenggaraan Artificial Intelligence sebagai alat pendukung pengerjaan yang dimaksud berkelanjutan.
"Kehadiran Indonesia pada forum ini tidak cuma untuk mendapatkan kursi pada diskusi global, tetapi juga untuk melakukan konfirmasi bahwa kebijakan Kecerdasan Buatan dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. Artificial Intelligence harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi," katanya.
Acara AI Action Summit dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Utama Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, juga para menteri komunikasi dan juga digital dari negara-negara anggota OECD lalu mitranya.