Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Awal Minggu (15/12), mengutarakan Tim Stabilisasi Internasional di dalam Kawasan Gaza sudah ada berjalan “dalam bentuk yang sangat kuat” kemudian akan terus diperkuat seiring bertambahnya negara-negara yang mana bergabung.
Pernyataan itu disampaikan Trump ke berada dalam rencana Washington melangkah ke fase kedua rute perdamaian Kawasan Gaza yang mana mencakup evakuasi pasukan tanah Israel dari wilayah tambahan, pembentukan kerangka pemerintahan baru, juga penempatan pasukan internasional ke wilayah kantong Palestina tersebut.
Trump memaparkan pasukan stabilisasi itu telah terjadi beroperasi secara efektif serta akan semakin kuat dengan dukungan internasional yang tersebut meluas.
Pernyataan itu muncul setelahnya Axios, awal Desember ini, melaporkan bahwa Trump berencana mengumumkan dimulainya fase kedua langkah-langkah perdamaian Daerah Gaza sebelum Natal.
Berdasarkan rencana perdamaian 20 poin yang disusun Trump, fase kedua mencakup pengunduran negara Israel dari area tambahan dalam Gaza, pengerahan Tim Stabilisasi Internasional (ISF), dan juga pembentukan tata kelola baru bagi wilayah yang dilanda konflik tersebut.
Struktur pemerintahan baru itu akan dipimpin oleh apa yang dimaksud disebut Dewan Kedamaian yang dimaksud diketuai Trump serta beranggotakan sekitar 10 pemimpin negara Arab lalu Barat.
Dewan yang disebutkan diproyeksikan berubah jadi pucuk pimpinan pemerintahan Kawasan Gaza pada masa transisi, dengan mandat menyimpan stabilitas, memfasilitasi rekonstruksi, dan juga menyiapkan landasan pemerintahan sipil jangka panjang.
Di bawah Board of Peace itu akan dibentuk komite eksekutif internasional yang, menurut laporan Axios, akan melibatkan mantan Utama Menteri Inggris Tony Blair, utusan khusus Trump Jared Kushner juga Steve Witkoff, juga beberapa orang pejabat senior dari negara-negara yang tersebut tergabung di Dewan Perdamaian.
Pemerintahan Trump memandang keterlibatan tokoh-tokoh internasional yang disebutkan penting untuk melakukan konfirmasi koordinasi politik, keamanan, dan juga ekonomi berjalan seiring.
Rencana ini menandai upaya terbaru Washington untuk memacu penyelesaian konflik Daerah Gaza yang dimaksud telah dilakukan menyebabkan krisis kemanusiaan berkepanjangan, sekaligus memperluas peran internasional pada menjaga keamanan pascaperang.
Namun, rencana yang dimaksud juga diperkirakan akan menuai sorotan serta perdebatan luas, baik terkait legitimasi bangunan pemerintahan baru maupun efektivitas pasukan stabilisasi internasional dalam lapangan, seiring masih rapuhnya situasi keamanan kemudian urusan politik di Gaza.
