Seoul – otoritas Korea Selatan mengembangkan layanan “sekretaris hukum” berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dimaksud dapat digunakan aparatur sipil negara sebagai rujukan pada waktu menelaah dasar hukum di langkah-langkah penyusunan kemudian pelaksanaan kebijakan dan juga layanan itu mulai diuji coba pekan ini, kata pejabat setempat, Senin.
Kementerian Legislasi eksekutif Korea Selatan menyatakan layanan Teknologi AI yang dimaksud akan tersedia mulai Selasa (14/7) lalu sistem itu dilengkapi sekitar 240 ribu data yang mana mencakup preseden pengadilan, undang-undang, kemudian beragam peraturan, sehingga mampu menjawab beragam pertanyaan hukum yang diajukan para pejabat pemerintah.
Layanan yang disebutkan dikembangkan oleh Kementerian Legislasi otoritas bekerja sejenis dengan Kementerian Dalam Negeri juga Kementerian Sains.
Sistem ini menggunakan model dasar Kecerdasan Buatan yang dikembangkan dalam di negeri untuk menciptakan jawaban. Meski demikian, layanan itu cuma berfungsi sebagai referensi awal lalu tidak sebagai penilaian hukum yang bersifat final, kata para pejabat.
Menteri Legislasi pemerintahan Cho Won-cheol mengemukakan bahwa penafsiran kemudian penerapan hukum merupakan salah satu tugas paling kompleks pada pelayanan masyarakat sebab membutuhkan tingkat keahlian yang digunakan tinggi.
“Layanan sekretaris Teknologi AI ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja para aparatur pemerintah secara signifikan,” ujar Cho.
Sumber: Yonhap-OANA
