Beijing – Kementerian Luar Negeri China meminta-minta agar Jepun tiada mengambil bagian campur pada hambatan Laut China Selatan khususnya persoalan putusan Mahkamah Arbitrase antara Filipina kemudian China.
“Kami mendesak Jepun untuk berhenti menjelek-jelekkan China, berhenti menyebarkan disinformasi di Laut China Selatan, lalu berhenti merusak perdamaian kemudian stabilitas di kawasan tersebut,” demikian disebutkan pada pernyataan tercatat di laman Kementerian Luar Negeri China yang dimaksud diakses ANTARA ke Beijing, Senin.
Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Negeri Matahari Terbit Motegi Toshimitsu pada Mingguan (12/7) masalah putusan Mahkamah Arbitrase mengenai sengketa antara Filipina juga China terkait Laut China Selatan dengan kebijakan bersifat final kemudian mengikat berdasarkan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
“Jepang menegaskan kembali bahwa, sebagaimana yang digunakan telah dilakukan dijelaskan pada putusan Arbitrase, tidaklah ada dasar hukum bagi klaim maritim China yang mana luas di Laut China Selatan. Klaim China bahwa merek tak akan menerima putusan arbitrase bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional, sebagaimana tercermin pada UNCLOS, juga merobohkan supremasi hukum di dalam komunitas internasional,” kata Menlu Motegi di laman Kementerian Luar Negeri Jepang.
China pun mengungkapkan setiap upaya untuk menantang hak lalu kepentingan sah China dan juga merobohkan perdamaian kemudian stabilitas pada Laut China Selatan pasti akan gagal.
“Jepang bukanlah pihak di sengketa Laut China Selatan kemudian bukan berada di sikap untuk menghakimi kedaulatan teritorial China dan juga hak dan juga kepentingan maritimnya dalam Laut China Selatan,” demikian disebutkan oleh Kementerian Luar Negeri China.
Kedaulatan China menghadapi Nanhai Zhudao kemudian hak dan juga kepentingan terkait ke Laut China Selatan, menurut pernyataan itu, sudah pernah ditetapkan di sejarah yang tersebut panjang, juga berlandaskan hukum yang digunakan kuat. Aktivitas China ke Laut China Selatan sepenuhnya sah, legal, juga tidak ada dapat disangkal.
Hak-hak Tiongkok di dalam Laut China Selatan disebut identik sekali tidak ada dapat disangkal oleh “Mahkamah arbitrase” yang mana bersifat sementara lantaran pada mengeluarkan “putusan,” “Mahkamah Arbitrase” dinilai melampaui wewenangnya serta menyalahgunakan yurisdiksinya.
China pun menyatakan “putusan” Mahkamah Arbitrase itu secara alami ilegal, batal demi hukum, juga bukan memiliki kekuatan mengikat.
Putusan yang dimaksud juga sudah pernah sangat merobohkan kesucian kemudian otoritas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan juga memberikan pukulan penting terhadap supremasi hukum internasional.
“China tiada menerima maupun mengakui ‘putusan’ tersebut, juga menentang juga tiada akan pernah menerima klaim atau tindakan apa pun yang mana timbul darinya,” tegas pernyataan itu.
Jepang juga dinilai telah dilakukan memperlihatkan standar ganda dan juga kemunafikan dikarenakan menurut “putusan” itu Taiping Dao dalam Nansha Qundao, wilayah seluas 500.000 meter persegi yang memiliki air tawar, sayuran, buah-buahan, kemudian unggas untuk menopang hidup manusia, bahkan tidaklah dianggap sebagai pulau sehingga tiada dapat menghasilkan kembali hak melawan zona dunia usaha eksklusif (ZEE) juga landas kontinen.
Jika hal itu bisa jadi diterima, China mempertanyakan bagaimana kemungkinan besar Okinotori yang mana dinilai China sebagai tak lebih lanjut dari dua batu kecil kurang dari 10 meter persegi dalam Samudera Pasifik,dapat membenarkan klaim melawan ZEE lalu landas kontinen seluas beratus-ratus ribu kilometer persegi.
“Dengan ‘standar’ tersebut, berbagai pulau juga terumbu karang Negeri Sakura juga tidak ada memiliki dasar untuk mengeklaim hak lalu kepentingan maritim. Karena Negeri Matahari Terbit sudah pernah secara terbuka memperkuat ‘putusan’ tersebut, China mempunyai alasan untuk percaya bahwa Negeri Sakura telah lama menerima ‘standar’ yang digunakan sebanding dan juga secara sukarela melegakan klaim maritimnya,” demikian disebutkan.
China pun menyimpulkan bahwa yang tersebut sebenarnya dipedulikan Negeri Sakura bukanlah supremasi hukum internasional, melainkan campur tangan kemudian destabilisasi ke Laut China Selatan.
Terlebih selama beberapa waktu, Negeri Sakura sudah pernah meningkatkan kerja sejenis dengan Filipina kemudian memperluas ekspor senjata serta peralatannya ke negara yang dimaksud dan juga mengerahkan pasukan militer ke luar negeri di berbagai kesempatan kemudian meluncurkan rudal ofensif.
“Tindakan-tindakan ini jarak jauh melampaui batas pembelaan diri, melanggar Konstitusi Jepun lalu norma-norma hukum internasional, juga menantang tatanan internasional pasca-perang. Semua ini mengakibatkan pertanyaan: apa sebenarnya niat Jepang?” tegas pernyataan tersebut.
Putusan arbitrase
Sementara itu, Menlu Negeri Matahari Terbit Motegi Toshimitsu menyebutkan pada pernyataannya bahwa Jepun sangat menghargai kedudukan pemerintah Filipina, yang dimaksud secara konsisten mematuhi putusan arbitrase kemudian menunjukkan komitmennya terhadap penyelesaian sengketa secara damai di Laut China Selatan.
Menlu Motegi pun menegaskan bahwa Negeri Matahari Terbit menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan salah satunya militerisasi fitur-fitur yang digunakan disengketakan dan juga pembentukan “cagar alam” sepihak di dalam atasnya yang mengancam perdamaian serta stabilitas regional, terus berlanjut serta menguat dalam Laut China Selatan selama sepuluhan tahun terakhir.
Berdasarkan keyakinan yang kuat bahwa tatanan internasional yang tersebut bebas juga terbuka berdasarkan supremasi hukum menguntungkan semua negara, Motegi mengatakan Negeri Matahari Terbit telah lama memperluas kerja sejenis maritim melalui Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) serta Bantuan Ketenteraman Resmi (OSA), kemudian meningkatkan kekuatan kerja mirip dengan otoritas pertahanan kemudian badan penjaga pantai negara-negara terkait.
Jepang, sebagai pemangku kepentingan yang dimaksud sah yang dimaksud menggunakan Laut China Selatan, juga disebut akan terus bekerja serupa dengan komunitas internasional, seperti Negara-negara Anggota ASEAN serta Amerika Serikat, untuk mempertahankan kemudian meningkatkan kekuatan tatanan internasional yang bebas kemudian terbuka berdasarkan supremasi hukum.
Selain pernyataan Menlu Motegi, Negeri Sakura juga merilis pernyataan bersatu dengan Australia, Kanada, Estonia, Jerman, Italia, Latvia, Lituania, Selandia Baru, Filipina, Rumania, Slovenia, Inggris, dan juga Amerika Serikat sebagai peringatan keras 10 Tahun Putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan Filipina-Tiongkok pada Mingguan (12/7).
“Kami menegaskan kembali komitmen teguh kami untuk melindungi Indo-Pasifik yang dimaksud bebas dan juga terbuka, yang dimaksud damai, stabil, lalu berdasarkan aturan, yang digunakan berlandaskan hukum internasional, juga memperingati ulang tahun ke-10 langkah penting juga bulat dari Mahkamah Arbitrase pada tanggal 12 Juli 2016 tentang Laut China Selatan yang dibentuk berdasarkan Lampiran VII UNCLOS,” demikian disebutkan.
Pernyataan itu memaparkan ke-14 negara menegaskan kembali bahwa sengketa maritim harus diselesaikan secara damai serta sesuai dengan UNCLOS juga Putusan Mahkamah Arbitrase bersifat final, mengikat secara hukum, lalu definitif antara China lalu Filipina sehubungan dengan hak serta klaim maritim yang digunakan dibahas oleh Mahkamah Arbitrase.
“Kami menegaskan kembali langkah Mahkamah Arbitrase bahwa bukan ada dasar hukum untuk klaim maritim Tiongkok yang tersebut luas pada Laut China Selatan, salah satunya klaim yang digunakan didasarkan pada ‘hak historis’,” demikian disebutkan.
Mereka mendesak para pihak untuk mematuhi Putusan 2016 kemudian menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog serta mekanisme hukum lainnya sesuai dengan hukum internasional.
