JAKARTA – DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan juga Umrah menjadi Undang-Undang. Keputusan itu diambil pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
“Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Umrah, apakah dapat disetujui menjadi Undang-Undang,” ujar Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal pada waktu pengambilan keputusan.
Baca juga: Tok! RUU Haji dan juga Umrah Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
“Setuju,” jawab seluruh anggota badan yang mana hadir.
Salah satu pembaharuan di RUU Haji ini adalah pembentukan Kementerian Haji serta Umrah. Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi kementerian.
