DKI Jakarta – Warga negara Negara Indonesia (WNI) yang dimaksud mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan berhadapan dengan kemauan sendiri dikenai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan terbaru yang ditetapkan pemerintah.
Tarif yang disebutkan berubah menjadi salah satu biaya administrasi di tahapan kehilangan kewarganegaraan Nusantara melalui mekanisme yang mana diatur di peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Peraturan eksekutif (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan juga Tarif berhadapan dengan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimaksud berlaku pada Kementerian Hukum, tarif untuk permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Negara Indonesia melawan permohonan sendiri untuk Presiden ditetapkan sebesar Rp5.000.000 per permohonan. Ketentuan yang disebutkan mulai berlaku 30 hari pasca diundangkan.
Pelepasan status WNI bukanlah merupakan langkah-langkah yang tersebut diwujudkan secara otomatis berhadapan dengan permintaan pemohon. Permohonan harus diajukan melalui mekanisme yang digunakan ditetapkan pemerintah kemudian akan diproses oleh Kementerian Hukum sebelum tindakan mengenai kehilangan kewarganegaraan diterbitkan oleh Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikut informasi mengenai tarif kemudian rute pelepasan status WNI.
Tarif pelepasan status WNI
Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026, biaya PNBP untuk permohonan Surat Keputusan kehilangan kewarganegaraan melawan permohonan sendiri untuk Presiden adalah Rp5.000.000 untuk setiap permohonan.
Tarif yang disebutkan merupakan biaya administrasi negara juga belum termasuk dokumen atau persyaratan lain yang kemungkinan besar diperlukan selama tahapan berlangsung.
Siapa yang tersebut dapat mengajukan?
Permohonan dapat diajukan oleh WNI yang mana ingin melegakan status kewarganegaraannya menghadapi kemauan sendiri dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan Indonesia. Permohonan yang dimaksud tidaklah secara langsung mengakibatkan hilangnya status WNI sebelum adanya langkah resmi dari pemerintah.
Bagaimana prosesnya?
Pemohon harus mengajukan permohonan sesuai prosedur yang dimaksud ditetapkan Kementerian Hukum. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan akan diproses hingga diterbitkan Surat Keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan oleh Presiden apabila seluruh ketentuan sudah dipenuhi.
Apa akibat setelahnya status WNI dilepas?
Setelah langkah kehilangan kewarganegaraan diterbitkan, seseorang tidak ada lagi memiliki hak lalu kewajiban sebagai WNI. Status kewarganegaraan Tanah Air berakhir sesuai tindakan yang mana telah dilakukan ditetapkan kemudian yang bersangkutan akan mengikuti ketentuan hukum sesuai kewarganegaraan yang mana dimilikinya. Proses ini juga berdampak pada dokumen kependudukan lalu keimigrasian Negara Indonesia yang sebelumnya dimiliki.
Pemerintah menetapkan tarif yang disebutkan sebagai bagian dari PNBP yang berlaku ke lingkungan Kementerian Hukum. Warga yang akan mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan disarankan mempelajari seluruh persyaratan serta konsekuen hukumnya sebelum mengajukan permohonan agar tahapan berjalan sesuai ketentuan yang tersebut berlaku.
