Ibukota Indonesia – Deputi Area Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) Iwan Taufiq Purwanto menegaskan urgensi pengawasan terintegrasi terhadap beragam skema kredit acara pemerintah.
“Semakin beragamnya skema kredit inisiatif pemerintah memerlukan pengawasan yang tersebut terintegrasi agar tujuan penyelenggaraan dapat tercapai secara efektif, akuntabel, juga tepat sasaran,” ucapnya pada Pertemuan Sinkronisasi Pengawasan (Forkorwas) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2026, dikutipkan dari keterang resmi BPKP di dalam Jakarta, Senin.
Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR), lanjutnya, pemerintah pada waktu ini mengembangkan bermacam skema pembiayaan lain, seperti Kredit Alat serta Mesin Pertanian (Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), dan juga Kredit Proyek Perumahan.
Masing-masing skema disebut memiliki tujuan strategis, mulai dari memperluas akses pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), membantu ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas industri, hingga mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat.
Menurut Iwan, keberagaman acara yang disebutkan perlu diimbangi dengan penguatan mekanisme pengawasan melalui Wadah Kerjasama Pengawasan yang mana tidak ada semata-mata berfokus pada KUR, tetapi juga mencakup seluruh kredit kegiatan pemerintah.
Karena itu, ia menggerakkan penguatan tata kelola pengawasan kredit kegiatan pemerintah melalui kolaborasi lintas sektor.
“Pengawasan bukan cuma diarahkan pada kepatuhan terhadap ketentuan, tetapi juga melakukan konfirmasi ketercapaian output lalu outcome sehingga setiap acara benar-benar memberikan kegunaan bagi warga juga menyokong tujuan pengerjaan nasional,” ujar dia.
Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Sophia Isabella Wattimena turut menyampaikan urgensi sinergi serta kolaborasi pengawasan agar KUR dapat efektif juga tepat sasaran, berkualitas juga berkelanjutan.
”Penyaluran kredit untuk sektor UMKM hingga Mei 2026 terus menunjukkan tren positif. Kredit UMKM tercatat mencapai sekitar Rp1.509,7 triliun atau sekitar 16,93 persen dari total kredit perbankan nasional. Pertumbuhan yang disebutkan teristimewa didorong oleh peningkatan kredit pada segmen usaha mikro juga menengah,” ungkap Sophia.
Forkorwas KUR Tahun 2026 menetapkan empat prioritas perbuatan lanjut untuk menguatkan tata kelola, meningkatkan kualitas penyaluran, juga menjamin acara KUR memberikan kegunaan yang dimaksud optimal bagi pelaku UMKM kemudian perekonomian nasional.
