Washington – otoritas Amerika Serikat akan memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pilpres pada negara bagian yang menolak bekerja serupa di pengamanan proses pemungutan suara.
Menteri Ketenteraman Dalam Negeri Negeri Paman Sam Markwayne Mullin mengemukakan pemerintah akan memprioritaskan pengawasan terhadap negara bagian yang dimaksud tiada mengikuti acara SAVE untuk pengamanan pemilu.
“Negara bagian yang tersebut memilih tiada berpartisipasi pada acara SAVE serta memilih bukan terlibat mengamankan pilpres akan menjadi prioritas kami untuk meninjau siapa belaka yang digunakan memberikan pengumuman juga memohon pertanggungjawaban pelaksana pemilunya,” kata Mullin terhadap wartawan, Jumat.
Ia menyampaikan hal itu pada waktu menjawab pertanyaan mengenai jaminan keamanan pemilihan umum sela (midterm elections) di Amerika Serikat.
Mullin mengemukakan pejabat yang permanen menolak bekerja sejenis meskipun sudah pernah menerima informasi dari Departemen Security Dalam Negeri (DHS) untuk meningkatkan keamanan pilpres dapat dikenai sanksi hukum.
“Pejabat yang disebutkan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui denda, sanksi, bahkan hukuman penjara, bergantung pada tingkat pelanggarannya,” ujarnya.
Dalam konferensi pers yang mana sama, Mullin juga memberi peringatan imigran tidaklah berdokumen yang tersebut mencoba memberikan suara, baik melawan nama sendiri maupun pendatang lain dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun dan juga denda mencapai 250.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp4,08 miliar).
DHS menyatakan Mullin sudah mengirim surat untuk pejabat ke California, New Jersey, Nevada, dan juga Pennsylvania yang digunakan menyampaikan peringatan adanya ribuan warga non-AS yang mana diduga terdaftar secara ilegal sebagai pemilih dalam negara bagian tersebut.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan pemerintah menemukan hampir 280.000 khalayak yang tidak warga negara Negeri Paman Sam telah dilakukan terdaftar secara ilegal di daftar pemilih sehingga dapat mengikuti pemungutan suara.
Amerika Serikat dijadwalkan menyelenggarakan pemilihan umum pada 3 November untuk memilih 33 anggota Senat, seluruh 435 anggota DPR, juga anggota legislatif dalam beberapa orang negara bagian.
